Islamedia.co - Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat
Jakarta, menggelar unjuk rasa di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka
Selatan, Senin, 12 Mei 2014. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
segera menangkap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, karena dianggap bertanggung
jawab dalam kasus pengadaan bus TransJakarta berkarat.
Faris Badar, koordinator lapangan demonstran, berpendapat, seharusnya yang ditangkap itu bukan hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta saja. Kata dia, Jokowi selaku pimpinan juga berkewajiban mengawasi serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukan anak buahnya. "Jokowi harus bertanggungjawab atas kasus korupsi bus Transjakarta," kata Faris.
Menurut dia, upaya pengadaan 310 bus TransJakarta dan 346 Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) merupakan ajang perampokan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, pengadaan bus dengan anggaran Rp1 triliun itu hanya mendatangkan bus karatan dan rusak dari Tiongkok.
Massa menganggap Jokowi seolah diam dan membiarkannya. Padahal, kata Faris, ketika mendapatkan bass dari personel Metallica, Jokowi sengaja melaporkannya dan itu dilihat para pengunjuk rasa hanya sebagai pencitraan.
Pengunjuk rasa juga menilai Jokowi sengaja menutupi masalah pengadaan bus TransJakarta itu karena kasusnya melibatkan salah satu orang terdekatnya yakni, Michael Bimo Putranto. Sehingga Jokowi, tidak berani menyerahkan kasus itu kepada KPK.
"Apakah karena ada keterlibatan orang dekatnya, sehingga Jokowi tidak berani membawa ke KPK?," kata Faris dalam orasinya.
Selain menangkap beberapa pejabat di Dinas Perhubungan, demonstran mendesak Kejaksaan Agung untuk menangkap Michael Bimo Putranto yang dianggap sebagai otak pelaku korupsi pengadaan TransJakarta yang merugikan uang APBD Jakarta lebih dari Rp1 triliun.
"Kejaksaan Agung juga harus menangkap Bimo harus menangkap Jokowi, karena mereka otak dari semua itu," ujar dia.
Selain orasi, para pengunjuk rasa juga membawa spanduk bertuliskan "Usut Tuntas Korupsi Pengadaan Bus TransJakarta" dan "Jokowi Harus Bertanggungjawab Atas Kasus Korupsi Pengadaan Bus TransJakarta."
Faris Badar, koordinator lapangan demonstran, berpendapat, seharusnya yang ditangkap itu bukan hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta saja. Kata dia, Jokowi selaku pimpinan juga berkewajiban mengawasi serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukan anak buahnya. "Jokowi harus bertanggungjawab atas kasus korupsi bus Transjakarta," kata Faris.
Menurut dia, upaya pengadaan 310 bus TransJakarta dan 346 Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) merupakan ajang perampokan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, pengadaan bus dengan anggaran Rp1 triliun itu hanya mendatangkan bus karatan dan rusak dari Tiongkok.
Massa menganggap Jokowi seolah diam dan membiarkannya. Padahal, kata Faris, ketika mendapatkan bass dari personel Metallica, Jokowi sengaja melaporkannya dan itu dilihat para pengunjuk rasa hanya sebagai pencitraan.
Pengunjuk rasa juga menilai Jokowi sengaja menutupi masalah pengadaan bus TransJakarta itu karena kasusnya melibatkan salah satu orang terdekatnya yakni, Michael Bimo Putranto. Sehingga Jokowi, tidak berani menyerahkan kasus itu kepada KPK.
"Apakah karena ada keterlibatan orang dekatnya, sehingga Jokowi tidak berani membawa ke KPK?," kata Faris dalam orasinya.
Selain menangkap beberapa pejabat di Dinas Perhubungan, demonstran mendesak Kejaksaan Agung untuk menangkap Michael Bimo Putranto yang dianggap sebagai otak pelaku korupsi pengadaan TransJakarta yang merugikan uang APBD Jakarta lebih dari Rp1 triliun.
"Kejaksaan Agung juga harus menangkap Bimo harus menangkap Jokowi, karena mereka otak dari semua itu," ujar dia.
Selain orasi, para pengunjuk rasa juga membawa spanduk bertuliskan "Usut Tuntas Korupsi Pengadaan Bus TransJakarta" dan "Jokowi Harus Bertanggungjawab Atas Kasus Korupsi Pengadaan Bus TransJakarta."
|
Unjuk rasa di Balai Kota Jakarta
|
Pada saat yang sama ternyata tiba
juga rombongan dari KSPI yang akan berunjukrasa ke Kementerian BUMN. Polisi
menutup sementara Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Gambir, untuk
memberikan para pendemo tersebut jalan untuk melintas. (viva/im)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar