RMOL. Gubernur DKI Jakarta, Joko
Widodo, telah diberi mandat sebagai calon presiden oleh Ketua Umum PDIP
Megawati Soekarnoputri. Namun banyak pihak yang mempertanyakan mengapa Jokowi
hanya mendapatkan selembar surat perintah yang ditulis tangan Megawati itu.
Kekhawatiran banyak pihak yang meragukan kekuatan Surat Perintah itu dapat dicabut sewaktu-waktu mulai terjawab seiring dengan mulai terungkapnya kasus pengadaan bus Trasjakarta berkarat baru-baru ini.
Dalam suatu kesempatan pihak Kejaksaan Agung yang mengusut kasus ini tampaknya tidak akan main-main. Jaksa Agung Basrie Arief, hari Jumat (16/5) mengatakan bahwa pihaknya akan memeriksa pihak-pihak yang diduga tersangkut kasus ini, termasuk Gubernur DKI Joko Widodo.
"Setelah evaluasi nanti tahu kemana ini. Apa ada keterlibatan pihak lain atau bagaimana. Soal itu (memeriksa Jokowi) juga nanti ketahuan, nanti dievaluasi dulu," kata Basrief.
Menurut kabar yang diterima, utusan kejaksaan menyampaikan kepada Megawati tentang infomasi dan perkembangan kasus Transjakarta, serta menyampaikan bukti-bukti baru. Atas dasar itulah, Megawati menjadi berpikir ulang untuk mengusung Jokowi.
Berdasarkan informasi yang sempat beredar juga, ada beberapa pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif. Bahkan disebutkan juga ada bagi-bagi fee dalam proyek ini. Ada yang kebagian 2,5 persen, 5 persen dan ada juga beberapa pihak yang dapat 10 persen. Total fee ini sekitar 27,5 persen. [ysa]
http://www.rmol.co/read/2014/05/17/155540/Surat-Perintah-Harian-Pencapresan-Jokowi-Terancam-Dicabut-
Jika Jokowi terpilih menjadi presiden maka posisinya akan sangat rentan di makzulkan akibat kasus busway gate ini, sebagaimana yg dikatakan oleh jaksa agung bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan pada semua pihak terkait sampai gubernur DKI
Tak heran jika megawati melakukan antisipasi mewacanakan Puan sbg Wapres utk menjaga kepentingan kekuasaan tetap dipegang PDI-P jika nanti jokowi terpilih kemudian di makzulkan akibat kasus busway gate
Kekhawatiran banyak pihak yang meragukan kekuatan Surat Perintah itu dapat dicabut sewaktu-waktu mulai terjawab seiring dengan mulai terungkapnya kasus pengadaan bus Trasjakarta berkarat baru-baru ini.
Dalam suatu kesempatan pihak Kejaksaan Agung yang mengusut kasus ini tampaknya tidak akan main-main. Jaksa Agung Basrie Arief, hari Jumat (16/5) mengatakan bahwa pihaknya akan memeriksa pihak-pihak yang diduga tersangkut kasus ini, termasuk Gubernur DKI Joko Widodo.
"Setelah evaluasi nanti tahu kemana ini. Apa ada keterlibatan pihak lain atau bagaimana. Soal itu (memeriksa Jokowi) juga nanti ketahuan, nanti dievaluasi dulu," kata Basrief.
Menurut kabar yang diterima, utusan kejaksaan menyampaikan kepada Megawati tentang infomasi dan perkembangan kasus Transjakarta, serta menyampaikan bukti-bukti baru. Atas dasar itulah, Megawati menjadi berpikir ulang untuk mengusung Jokowi.
Berdasarkan informasi yang sempat beredar juga, ada beberapa pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif. Bahkan disebutkan juga ada bagi-bagi fee dalam proyek ini. Ada yang kebagian 2,5 persen, 5 persen dan ada juga beberapa pihak yang dapat 10 persen. Total fee ini sekitar 27,5 persen. [ysa]
http://www.rmol.co/read/2014/05/17/155540/Surat-Perintah-Harian-Pencapresan-Jokowi-Terancam-Dicabut-
Jika Jokowi terpilih menjadi presiden maka posisinya akan sangat rentan di makzulkan akibat kasus busway gate ini, sebagaimana yg dikatakan oleh jaksa agung bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan pada semua pihak terkait sampai gubernur DKI
Tak heran jika megawati melakukan antisipasi mewacanakan Puan sbg Wapres utk menjaga kepentingan kekuasaan tetap dipegang PDI-P jika nanti jokowi terpilih kemudian di makzulkan akibat kasus busway gate
Tidak ada komentar:
Posting Komentar