Breaking News

Minggu, 10 Agustus 2014

Penyebutan Jokowi Sebagai 'Presiden Terpilih' Itu Tindakan Makar



JAKARTA (voa-islam.com) - Rachmawati Soekarnoputri menilai media belum menunjukkan sikap yang netral sampai saat ini. Menurutnya, media belum melihat ada sikap yang berimbang.

"Pers juga tidak berbicara secara netral, saya masih melihat belum adanya sikap-sikap yang berimbang," katanya di rumahnya di Jati Padang, Jakarta Selatan, Rabu (6/8).

Rachmawati juga menyesalkan pernyataan media yang menulis Jokowi yang telah dimenangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebut sebagai presiden terpilih. Menurutnya itu sebuah tindakan makar, harusnya disebut sebagai calon presiden terpilih.

Disebut sebagai presiden terpilih itu makar, padahal semua media itu memberitakan presiden terpilih," imbuhnya.

Rachmawati juga sudah menyurati presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait hal ini. Karena Rachma menganggap ini sudah dualisme kepemimpinan.

"Saya sudah mensurati presiden SBY, ini apa namanya, dualisme kepemimpinan, ini makar," ujarnya.

Selain itu, Rachma menolak pihak asing yang mengucapkan selamat kepada Jokowi. Hal itu menciderai konstitusi, menurutnya SBY masih menjadi presiden RI dan publik harus menghormati itu.

"Kalau ada pihak asing yang mengucapkan selamat, itu menciderai konstitusi, dalam konstitusi ini sudah jelas presidennya masih SBY," bebernya.

PKKPI: Pelecehan Konstitusi Oleh Jokowi Cs & Meremehkan Presiden SBY
Tak hanya Rachmawati yang menulai telah terjadi pelecehan konstitusi dan dinilai melecehkan SBY sebagai presiden yang masih harus dihargai sampai 20 Oktober 2014.
"Ini pelecehan konstitusi dan dinilai melecehkan SBY sebagai presiden yang masih menjabat hingga 20 Oktober 2014, sementara Jokowi adalah belum "pasti" dan tak layak bicara soal ekonomi atau apapun. Pemberitaaan ini aneh dan terburu-buru" ucap pakar Pusat kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) Aendra Medita kepada Voa-Islam.com.

Tatang Sumirat, Pakar lain dari Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) menyatakan pernyataan senada "Ini merusak tatanan negara yang sedang menjalankan demokrasi, kalau mau berlaku begi Jokowi harus tunggu waktu, jangan kesusu, ada saatnya dia kalau mau komentar soal fiskal atau apapun,"demikian ujar Tatang Sumirat dari Pusat kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI)  Sabtu 9/8/2014.

Ditambahkan Tatang, bahwa SBY harusnya juga bertindak dan menegur, jangan sekadar bilang tak etis atas didirikannya pemerintahan transisi. Dalam hukum negara pemimpin hanya satu dan harus hargai yang sedang berlangsung."Jika ini nterjadi zaman Soeharto kata makarmungkin diungkapkan dan ini layaknya pemerintahan Transisi itu sebenarnya makar,"jelas Tatang.
Simak saja liputan seb
uah media nasional ini juga nampaknya sduah tak benar, media di cekokin dan banyak media yang juga tak sabar. "Ingin Jokowi cepat jadi presiden, padahal proses MK masih berlangsung. Hargai proses ini,"ungkapnya. [mer/whd/ahmedi/voa-islam.com]
Read more ...

Transjakarta Patah Bukan Faktor Jalan, Tapi Kondisi Bus yang Buruk



Bus Transjakarta yang terlepas (Foto: Twitter TMC Polda Metro)

JAKARTA - Pengamat perkotaan, Nirwono Joga, mematahkan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang mengatakan jika patahnya bus gandeng Transjakarta lantaran kondisi jalur busway yang buruk.

"Saya enggak yakin itu (lepasnya bus gandeng) karena kerusakan jalan. Enggak akan sampai separah itu, apalagi dikatakan bus tersebut habis dilakukan pemeriksaan. Kerusakan ada dikonstruksi busnya. Bagaimana bus yang patah tadi tidak diketahui pada saat di pool," kata Nirwono saat berbincang dengan Okezone, Kamis (7/8/2014) malam.

Menurutnya, seharusnya ada dua hal yang dilakukan yakni pemeriksaan kondisi jalan dan pemeriksaan kondisi bus.

"Kalau kondisi jalan, harus dipastikan dulu, apa memang saat bus alami patah itu, dititik rusak atau tidak ada kerusakan sama sekali kemudian dicek kembali ke bagian pemeriksaan. Pemeriksaan di pool artinya belum teliti, ada yang terlewat. Bagaimana staf pool tadi melakukan pemeriksaan," terangnya.

Dia menambahkan, kejadian ini menjadi tanggung jawab Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta dan Pemprov DKI untuk mengembalikan kepercyaan masyarakat untuk menggunakan bus Transjakarta.

"Ini menjadi tanggung jawab BLU dan Dishub kepada penumpang. Karena justru mengkhawtirkan karena bagaiamana jadinya kalau pas patah ada penumpang disitu. Harus ada jaminan keselamatan dan keprofesionalan kedepan. Ini akan menurunkan pengguna Transjakarta," tukasnya.

Sebelumnya, sekira pukul 16.20 WIB bus gandeng Transjakarta bernomor polisi B 7308 IV terlepas dari bagian belakang bus di wilayah Jatinegara menuju Cipinang, Jakarta Timur.

Menanggapi kejadian itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai peristiwa tersebut tidak terlepas dari kesalahan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang tak kunjung memperbaiki jalur busway yang rusak.

"Makanya saya bilang ke PU, bus itu jalanannya tidak boleh bergelombang karena bus panjang itu kan ada sambungannya," kata Ahok.
Read more ...

Aher : Mohon Doanya, Insya Allah Akhir Agustus Peluncuran Pembangunan Monorail Bandung



Islamedia.co - Melalui Page Facebook resminya, Gubernur Ahmad Heryawan (Aher) menuliskan sebuah status tentang monorail, sabtu (9/8): "Sekali lagi mohon doa. Apa yang memudahkan masyarakat, semoga juga Allah mudahkan. Insya Allah peluncuran dilakukan akhir Agustus ini. Aamiin"
Dalam statusnyajuga mencantumkan link berita tentang rencana peluncuran pembangunan Monorail Bandung yang akan dilaksanakan akhir Agustus 201. Berikut keterangan lengkapnya tentang pemberitaan pembangunan Monorail Bandung.
Peluncuran pembangunan monorail Bandung Raya yang terbentang dari Tanjung Sari Kabupaten Sumedang hingga Ngamprah di Kabupaten Bandung Barat akan di lakukan paling lambat akhir Agustus 2014. Demikian disampaikan Asisten Bidang Perekonomian Provinsi Jabar Iwa Karniwa.

"Paling lambat akhir Agustus atau awal September kita akan melakukan peluncuran pembangunan monorail Bandung Raya ini," kata Iwa Karniwa di Bandung, Sabtu (9/8).

Ia mengatakan menjelang peluncuran tersebut ada empat hal yang sedang diselesaikan, salah satunya kerja sama antara PT Jasa Sarana dengan PT Sarana Infrastruktur Indonesia.

"Selain hal itu kami juga sedang menyelesaikan pembentukan PT Jabar Monorail yang saat ini masih di Kementerian Hukum dan HAM dan menyelesaikan finalisasi rute yang akan diserahkan ke Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan rekomendasi," katanya.

Ia mengatakan seluruh persyaratan administrasi untuk pembangunan monorail Bandung Raya sudah selesai dilakukan, tinggal menunggu beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi lainnya.

"Terkait persyaratan administrasi kami sudah menyelesaikannya, selebihnya tinggal beberapa kelengkapannya saja yang sedang kami urus untuk dilengkapi," katanya.[beritasatu/mh]

Sumber : islamedia.co
Read more ...
Designed By