Penyebutan Jokowi Sebagai 'Presiden Terpilih' Itu Tindakan Makar

JAKARTA (voa-islam.com) - Rachmawati Soekarnoputri menilai media belum menunjukkan sikap yang netral sampai saat ini. Menurutnya, media belum melihat ada sikap yang berimbang.

"Pers juga tidak berbicara secara netral, saya masih melihat belum adanya sikap-sikap yang berimbang," katanya di rumahnya di Jati Padang, Jakarta Selatan, Rabu (6/8).

Rachmawati juga menyesalkan pernyataan media yang menulis Jokowi yang telah dimenangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebut sebagai presiden terpilih. Menurutnya itu sebuah tindakan makar, harusnya disebut sebagai calon presiden terpilih.

Disebut sebagai presiden terpilih itu makar, padahal semua media itu memberitakan presiden terpilih," imbuhnya.

Rachmawati juga sudah menyurati presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait hal ini. Karena Rachma menganggap ini sudah dualisme kepemimpinan.

"Saya sudah mensurati presiden SBY, ini apa namanya, dualisme kepemimpinan, ini makar," ujarnya.

Selain itu, Rachma menolak pihak asing yang mengucapkan selamat kepada Jokowi. Hal itu menciderai konstitusi, menurutnya SBY masih menjadi presiden RI dan publik harus menghormati itu.

"Kalau ada pihak asing yang mengucapkan selamat, itu menciderai konstitusi, dalam konstitusi ini sudah jelas presidennya masih SBY," bebernya.

PKKPI: Pelecehan Konstitusi Oleh Jokowi Cs & Meremehkan Presiden SBY

Tak hanya Rachmawati yang menulai telah terjadi pelecehan konstitusi dan dinilai melecehkan SBY sebagai presiden yang masih harus dihargai sampai 20 Oktober 2014.

"Ini pelecehan konstitusi dan dinilai melecehkan SBY sebagai presiden yang masih menjabat hingga 20 Oktober 2014, sementara Jokowi adalah belum "pasti" dan tak layak bicara soal ekonomi atau apapun. Pemberitaaan ini aneh dan terburu-buru" ucap pakar Pusat kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) Aendra Medita kepada Voa-Islam.com.

Tatang Sumirat, Pakar lain dari Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) menyatakan pernyataan senada "Ini merusak tatanan negara yang sedang menjalankan demokrasi, kalau mau berlaku begi Jokowi harus tunggu waktu, jangan kesusu, ada saatnya dia kalau mau komentar soal fiskal atau apapun,"demikian ujar Tatang Sumirat dari Pusat kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI)  Sabtu 9/8/2014.

Ditambahkan Tatang, bahwa SBY harusnya juga bertindak dan menegur, jangan sekadar bilang tak etis atas didirikannya pemerintahan transisi. Dalam hukum negara pemimpin hanya satu dan harus hargai yang sedang berlangsung."Jika ini nterjadi zaman Soeharto kata makarmungkin diungkapkan dan ini layaknya pemerintahan Transisi itu sebenarnya makar,"jelas Tatang.

Simak saja liputan seb

uah media nasional ini juga nampaknya sduah tak benar, media di cekokin dan banyak media yang juga tak sabar. "Ingin Jokowi cepat jadi presiden, padahal proses MK masih berlangsung. Hargai proses ini,"ungkapnya. [mer/whd/ahmedi/voa-islam.com]

Read more ...

Transjakarta Patah Bukan Faktor Jalan, Tapi Kondisi Bus yang Buruk

Bus Transjakarta yang terlepas (Foto: Twitter TMC Polda Metro)

JAKARTA - Pengamat perkotaan, Nirwono Joga, mematahkan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang mengatakan jika patahnya bus gandeng Transjakarta lantaran kondisi jalur busway yang buruk.

"Saya enggak yakin itu (lepasnya bus gandeng) karena kerusakan jalan. Enggak akan sampai separah itu, apalagi dikatakan bus tersebut habis dilakukan pemeriksaan. Kerusakan ada dikonstruksi busnya. Bagaimana bus yang patah tadi tidak diketahui pada saat di pool," kata Nirwono saat berbincang dengan Okezone, Kamis (7/8/2014) malam.

Menurutnya, seharusnya ada dua hal yang dilakukan yakni pemeriksaan kondisi jalan dan pemeriksaan kondisi bus.

"Kalau kondisi jalan, harus dipastikan dulu, apa memang saat bus alami patah itu, dititik rusak atau tidak ada kerusakan sama sekali kemudian dicek kembali ke bagian pemeriksaan. Pemeriksaan di pool artinya belum teliti, ada yang terlewat. Bagaimana staf pool tadi melakukan pemeriksaan," terangnya.

Dia menambahkan, kejadian ini menjadi tanggung jawab Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta dan Pemprov DKI untuk mengembalikan kepercyaan masyarakat untuk menggunakan bus Transjakarta.

"Ini menjadi tanggung jawab BLU dan Dishub kepada penumpang. Karena justru mengkhawtirkan karena bagaiamana jadinya kalau pas patah ada penumpang disitu. Harus ada jaminan keselamatan dan keprofesionalan kedepan. Ini akan menurunkan pengguna Transjakarta," tukasnya.

Sebelumnya, sekira pukul 16.20 WIB bus gandeng Transjakarta bernomor polisi B 7308 IV terlepas dari bagian belakang bus di wilayah Jatinegara menuju Cipinang, Jakarta Timur.

Menanggapi kejadian itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai peristiwa tersebut tidak terlepas dari kesalahan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang tak kunjung memperbaiki jalur busway yang rusak.

"Makanya saya bilang ke PU, bus itu jalanannya tidak boleh bergelombang karena bus panjang itu kan ada sambungannya," kata Ahok.

Read more ...

Aher : Mohon Doanya, Insya Allah Akhir Agustus Peluncuran Pembangunan Monorail Bandung

Islamedia.co - Melalui Page Facebook resminya, Gubernur Ahmad Heryawan (Aher) menuliskan sebuah status tentang monorail, sabtu (9/8): "Sekali lagi mohon doa. Apa yang memudahkan masyarakat, semoga juga Allah mudahkan. Insya Allah peluncuran dilakukan akhir Agustus ini. Aamiin"

Dalam statusnyajuga mencantumkan link berita tentang rencana peluncuran pembangunan Monorail Bandung yang akan dilaksanakan akhir Agustus 201. Berikut keterangan lengkapnya tentang pemberitaan pembangunan Monorail Bandung.

Peluncuran pembangunan monorail Bandung Raya yang terbentang dari Tanjung Sari Kabupaten Sumedang hingga Ngamprah di Kabupaten Bandung Barat akan di lakukan paling lambat akhir Agustus 2014. Demikian disampaikan Asisten Bidang Perekonomian Provinsi Jabar Iwa Karniwa.

"Paling lambat akhir Agustus atau awal September kita akan melakukan peluncuran pembangunan monorail Bandung Raya ini," kata Iwa Karniwa di Bandung, Sabtu (9/8).

Ia mengatakan menjelang peluncuran tersebut ada empat hal yang sedang diselesaikan, salah satunya kerja sama antara PT Jasa Sarana dengan PT Sarana Infrastruktur Indonesia.

"Selain hal itu kami juga sedang menyelesaikan pembentukan PT Jabar Monorail yang saat ini masih di Kementerian Hukum dan HAM dan menyelesaikan finalisasi rute yang akan diserahkan ke Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan rekomendasi," katanya.

Ia mengatakan seluruh persyaratan administrasi untuk pembangunan monorail Bandung Raya sudah selesai dilakukan, tinggal menunggu beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi lainnya.

"Terkait persyaratan administrasi kami sudah menyelesaikannya, selebihnya tinggal beberapa kelengkapannya saja yang sedang kami urus untuk dilengkapi," katanya.[beritasatu/mh]

Sumber : islamedia.co

Read more ...

Terdapat Bukti Bahwa KPU Juga Melakukan Kecurangan Pada Pilpres 2014

Tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menemukan bukti kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Papua.

Penasehat relawan Prabowo-Hatta, Suryo Prabowo mengatakan, kejanggalan di Papua terlihat dari perbandingan antara data Daftar Pemilih Tetap (DPT) versi KPU dengan jumlah penduduk Biro Pusat Statistik (BPS).

Menurutnya, Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Papua sebanyak 3.028.568 (http://data.kpu.go.id/dptnik.php). Sementara data survei penduduk versi BPS sebesar 3.091.040 (http://papua.bps.go.id/index.php?hal=tabel&id=08001). Data keduanya diambil pada saat yang hampir sama, yaitu 2013-2014.

"Modus ini kasus terbaru kami temukan dalam bentuk kejanggalan yang sangat serius di Papua," kata Suryo.

Ia menjelaskan, data BPS adalah jumlah penduduk total, termasuk bayi dan anak kecil. Sementara, DPT adalah warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah. Terlihat bahwa angka selisih sangat kecil yaitu hanya dua persen, yaitu sekitar 16.864 orang.

"Apa masuk akal, kalau di Papua, orang yang umurnya di bawah 17 tahun hanya dua persen dari masyarakat?" kata Suryo.

Secara teori, kata Suryo, data DPT itu sekitar 70 persen dari total jumlah penduduk. Hal itu sesuai dengan struktur demografi masyarakat.

"Secara teori jumlah DPT di Papua hanya 2,1 juta jiwa. Atau, terjadi penggelembungan sebanyak hampir satu juta suara," jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Suryo, terlihat bahwa kecurangan yang dilakukan KPU dengan menggelembungkan DPT sejak awal. Bahkan sejak pencoblosan pilpres belum dilakukan.

"Keputusan yang dikeluarkan KPU terkait pemenang pilpres cacat sejak lahir. Upaya ini jelas menunjukkan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis," tegasnya.

Selain itu, tambah dia, terdapat 14 dari 29 kab/kota di Propinsi Papua atau 48,3 persen kab/kota sama sekali tidak menyelenggaralan pilpres.

"Ini sudah diprotes oleh para saksi saat pleno tingkat provinsi Papua. Namun tidak mendapat respon dari KPU Pusat," jelasnya.

KPU Pusat menyebutkan hasil perolehan suara pasangan nomor satu Prabowo-Hatta 769.132 suara. Sementara pasangan nomor dua Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sebesar 2.026.735 suara dengan total suara 2.795.867 suara atau 91,8 persen.

"Ini sangat fantastis karena tingkat partisipasinya yang 90 persen itu jauh di atas nasional yang 70 persen," kata Suryo.

Menurutnya, data ini semakin menguatkan dugaan adanya kecurangan yang dilakukan oleh KPU. Selain itu, dugaan kecurangan juga terjadi di 5.802 TPS di DKI, namun rekomendasi bawaslu tidak dilaksanakan KPU.

"Dua kecurangan besar di dua provinsi ini saja sudah membuktikan kalau pilpres 2014 tidak jujur dan cacat hukum. Karena itu, demi demokrasi dan rakyat Indonesia yang layak menerima pemilu yang jujur, kami minta pemungutan suara diulang," tandas Suryo.

Read more ...

Jokowi Menang, Cak Nun Nyatakan Demokrasi Indonesia Gagal Dapatkan Pemimpin Rakyat?

Budayawan, Emha Ainun Nadjib atau biasa disapa Cak Nun mengatakan sistim yang ada di Indonesia saat ini (demokrasi langsung) belum memungkinkan bagi rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang sebenarnya sesuai keinginan rakyat. Hal itu dikarenakan proses pemilihan presiden yang ada hanya memberikan pilihan secara terbatas. Dimana rakyat hanya dapat memilih pemimpin yang dipilihkan oleh partai peserta pemilu saja.

"Regulasi kita sekarang ini serba tidak karuan. Misalnya saja aturan tentang menteri yang harus mengundurkan diri (jika mencalonkan diri sebagai presiden) sementara kalau gubernur boleh cuti," kata Emha Ainun Najib atau Cak Nun dalam acara "Tamansari Art Festifal" bertema Indonesia Tamansari Dunia bertempat di Plasa Tamansari Yogyakarta, Kamis (24/07/2014) malam.

Selain itu ia juga mencontohkan  persoalan terkait pengumuman hasil pilpres lalu secara quickcount. "Dalam pertandingan tinju itu kan mestinya wasit yang mengumumkan pemenang. Tapi kalau kita kan semua pemain juga ikut-ikutan mengumumkan. Dan pengumuman iti dilakukan sebelum pertandingan usai. Kan lucu," katanya.

Lebih lanjut ia juga menilai kekeliruan sistim negara yang dianut Indonesia. Dimana menyamakan kedudukan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Padahal menurut Cak Nun, secara substantif keduanya merupakan hal yang jauh berbeda.

"Di Inggris itu jelas. Kepala negara ya ratu Ingris. Sedang kepala pemerintahan itu perdana mentri. Begitu juga dengan Hayam Wuruk yang berlaku sebagai pembuat kebijakan (kepala negara) sedang Gadjah Mada sebagai pelaksana pemerintahan," katanya.

Namun dikatakan, di Indonesia presiden dianggap sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu membuat lembaga negara seperti KPK, MK dsb dilantik oleh presiden. "Harusnya yang melantik KPK itu kan kepala negara. Bukan presiden. Presiden itu kan kepala pemerintahan. Yang mestinya diawasi oleh KPK. Masak yang diawasi malah melantik yang mengawasi. Kan aneh," katanya.

Sementara itu, putra Cak Nun, Sabrang atau dikenal Noe Letto menyebut dalam logika penguasaan, proses penjajahan awalnya dulu dimulai dengan cara kekerasan. Namun saat ini penjajahan model baru dilajukan dengan cara yang lebih halus dimana orang yang dijajah dibuat tidak tahu kalau sedang dijajah.

"Hal itu dilakukan dengan menguasai dan merubah ketentuan atau peraturan yang ada. Dalam hal ini merubah Undang-Undang. Karena dalam strategi perang Tzun Tzu itu kan siapa yang menang harus menguasai peraturan perang," katanya.

Dengan hal itulah dikatakan rakyat Indonesia menjadi tidak bisa berbuat banyak ketika orang lain secara jelas mencuri kekayaan Indonesia.

"Dengan merubah peraturan maka orang yang mencuri tidak bisa dituntut karena sesuai undang-undang itu kan bukan pencurian, sehingga halal. Itu karena ukurannya hanya berdasarkan undang undang. Kalau Undang-Undang menyatakan boleh ya maka boleh," katanya.

Read more ...

Ini Bukti Intervensi Asing yang Tak Ingin Prabowo Jadi Presiden

JAKARTA - Intervensi asing di kancah pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli 2014 kian terlihat nyata. Salah satunya berbagai upaya untuk menjatuhkan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terus bermunculan sementara asing berusaha keras untuk memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman mengaku selama dua bulan terakhir melakukan monitor dan mengumpulkan berbagai bukti intervensi asing dalam pilpres kali ini.

"Bukti-bukti ini membuktikan bahwa yang terjadi bukanlah spontanitas, tetapi terkoordinasi dengan baik oleh sebuah kekuatan besar. Mereka benar-benar tidak ingin Prabowo jadi Presiden RI menggantikan SBY," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/7/2014).

Jajat pun mencatat di antaranya ada delapan bukti intervensi asing dalam pilpres 2014 yang telah dikumpulkan oleh NCID. Pertama, pernyataan keberpihakan dari majalah Time dan majalah The Economist. Kedua majalah ini secara terbuka mengatakan bahwa Prabowo tidak boleh sampai jadi Presiden RI.

Kedua, adanya intimidasi kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak memilih di depan KJRI Perth, Australia oleh Warga Negara Asing (WNA) yang mengampanyekan kemerdekaan Papua. Mereka meminta WNI untuk memilih Jokowi dan mengatakan hanya orang bodoh yang memilih Prabowo. Tercatat beberapa WNI yang tinggal di Perth melaporkan kejadian ini melalui media sosial.

Ketiga, pernyataan keberpihakan kepada Jokowi oleh artis-artis asal Amerika dan Inggris seperti Jason Mraz, Sting dan Akarna, serta bintang porno Vicky Vette. Pengumuman yang dilakukan H-1 menjelang pemilihan dengan penyeragaman tagar jelas menunjukkan adanya koordinasi, bukan aksi spontanitas.

Keempat, kemunculan penulis asal Amerika Allan Nairn dengan tulisan yang memojokkan Prabowo. Di kalangan diplomat Indonesia, Allan dikenal memiliki rekam jejak menulis berita palsu tentang TNI. Mantan Duta Besar Indonesia untuk AS Dino Patti Djalal mengatakan Allan Nairn sudah sejak lama selalu mencari peluang untuk memecah belah Indonesia.

Kelima, kemunculan iklan yang mempromosikan Jokowi dan mendiskreditkan Prabowo di Google, YouTube dan jaringan iklan AdSense. Padahal di situsnya sendiri secara eksplisit, Google melarang segala jenis iklan politik untuk ditayangkan di Indonesia.

Keenam kata dia, penutupan secara serentak beberapa akun yang secara terbuka tidak mendukung Jokowi, tidak lama setelah pertemuan Jokowi dengan direktur politik Twitter Peter Greenberger di Jakarta.

Ketujuh, pernyataan Duta Besar Amerika untuk Indonesia Robert Blake pada 23 Juni 2014. Ia mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa Pemerintah RI harus mengusut dugaan kasus HAM Prabowo. Pernyataan terbuka ini memicu reaksi keras dari DPR karena merupakan bukti konkrit campur tangan Amerika dalam Pemilu Presiden Indonesia.

Kedelapan, pemberitaan palsu oleh Bloomberg mengenai transaksi saham MNC Group yang mendiskreditkan pasangan Prabowo-Hatta. Pada 20 Juni 2014, Bloomberg mengatakan bahwa Prabowo-Hatta memborong saham MNC Group. Padahal transaksi tersebut tidak pernah terjadi alias fiktif.

Dari catatan itu, kata Jajat, intervensi asing sangat terlihat jelas dengan terus berupaya menurunkan elektabilitas Prabowo. Namun, cara yang dilakukan itu malah berbanding terbalik karena hal itu justru semakin menguatkan keyakinan rakyat Indonesia, bahwa Prabowo merupakan presiden yang harus dipilih pada hari pencoblosan nanti.

Hal itu disebabkan oleh pernyataan legendaris Bung Karno tentang intervensi asing.

"Bung Karno mengatakan: Ingatlah pesanku, jika engkau mencari pemimpin, carilah yang dibenci, ditakuti, atau dicacimaki asing karena itu yang benar. Pemimpin tersebut akan membelamu di atas kepentingan asing itu. Dan janganlah kamu memilih pemimpin yang dipuji-puji asing, karena ia akan memperdayaimu," pungkasnya. (put)

Read more ...