The GodFather (26): Jokowi Menang, 'Kartu Truf' SBY Akan Dimainkan?

JAKARTA (voa-islam.com) - Dalam Pemilu, bagaimana pun juga pemenangnya layak diberikan selamat dan rakyat patut menghormati keputusan KPU.

Pasangan Jokowi - JK terus unggul di berbagai Provinsi dan banyak pihak menilai Jokowi akan menjadi Presiden Republik Indonesia ke tujuh. Demikianlah pertarungan, ada menang ada pula yang kalah. Selamat kepada sang Juara.

Selesai sampai disini...

Tunggu dulu, kondisi tersebut tak akan dibiarkan begitu saja oleh Godfather dan Kingmaker.

Kartu Truf 1: MK Effect

Sebagai seorang ahli intelijen dan berkoalisi pada Prabowo Subianto, Presiden Incumbent Susilo Bambang Yudhoyono nampaknya akan mainkan perannya (setidaknya) membantu Prabowo Subianto.

Alunan genderang perang mengirama pada aroma pertarungan di ranah hukum yang berkekuatan tetap dan permanen. 

Sejatinya, kekalahan di KPU hanya untuk meredam kerusuhan KPU yang mengumumkan real count pada tanggal 22 Juli 2014. Setelah itu bagi pasangan capres cawapres bisa lakukan sengketa ke MK dari tanggal 23 Juli 2014 sd 21 Agustus 2014, kunci berpindah ditangan MK dan ini lah saatnya dimana sang incumbent atur strateginya.

Sang incumbent SANGAT BISA bahkan SANGAT MAMPU intervensi untuk memenangkan salah satu capres, tapi tidak dilakukannya karena sang incumbent tidak mau dikatakan atau di labeli pemimpin yang bermain kotor  yang ikut campur (baca: intervensi) hasil pilpres 2014. 

Kata kuncinya adalah ucapan Kapolri yang berkata kami punya bukti dan foto hasil pemungutan suara yang akan bisa digunakan pada saat sengketa pilpres terjadi di MK, maka polri siap membantu. 

Alur politik hukumnya begini :

- KPU umumkan real count tanggal 22 Juli 2014

- Bagi yang tidak menyetujui laporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK)

- MK akan keluarkan keputusan hukumnya, apakah diperlukan PSU di TPS TPS yang disengketakan

- Kalau terjadi PSU maka KPU akan kembali melakukan PSU alias pemungutan suara ulang di daerah yang di sengketakan

- KPU akan umumkan hasil akhir setelah proses PSU dilakukan yang dilaporkan kepada MK dan akhirnya keputusan akhir ada ditangan MK untuk menentukan siapa kah presiden RI ke tujuh 

Disinilah sang incumbent akan berperan, data lapangan hasil TNI dan Polri akan digunakan sebagai bukti pelengkap. 

Kalau saja sang incumbent sudah buat satu capres menang di KPU dan tetap menang di MK maka akan terasa dan mudah diketahui. Ada dua hal yang (bisa jadi) diperthitungkan:

- Keberpihakan sang incumbent akan sangat terasa

- Praktek kecurangan KPU tidak akan terbongkar karena ditutupi keberpihakan. Sehingga dilakukannya laporan kepada MK maka akan membongkar segala kecurangan yang ada dan saat itulah akan adanya adu data dan validasi. 

Sampai hingga detik ini, KPU tetap mengumumkan dan sang incumbent akan tetap diam karena pertaruhan nama baik netralitas dan segalanya terkait keberpihakan.

Jika nomor satu menang, maka publik kubu nomor dua akan mengatakan itu karena beberapa faktor: 

- Faktor besannya ada di nomor satu

- Pilpres 2014 mengandung unsur keberpihakan incumbent Untuk itu intervensi pada sang incumbent cukup kuat dan justru dapat memecah belah bangsa karena menganggap pilpres ini hanya dagelan semata. 

Dan mengapa butuh MK ???

Karena di MK adalah sarana untuk membuka segala kecurangan yang ada baik dari nomor satu atau nomor dua.

Adu data dan validasi data ditambah data TNI dan POLRI maka hasilnya adalah PSU versi sengketa Kubu nomor dua dianggap terlalu pandai buat opini, kalau sang incumbent terlalu vulgar membantu nomor satu menang. 

Kalaupun nomor satu menang di KPU pasti nomor dua akan lapor ke MK karena menolak hasil tapi posisi bertempurnya akan berbeda kalo nomor satu menang pasti nomor dua katakan kami dicurangi. 

Keputusan akhir akan tetap di MK. Pada proses selanjutnya publik akan bermain pada pola berpikir kenapa si A menang dan kenapa si B yang kalah akhirnya tataran publik akan terkontominasi kata siapa yang curang dan siapa yang dicurangi. 

Dengan demikian 'bola panas' ada ditangan yang kalah karena dia akan bongkar segala kecurangan alias dicurangi, mereka akan bermain pada tataran pertanyaan publik. "ada apa ini?". 

Putusan akhir siapa presiden itu adalah di tangan MK, tinggal periksa sengketa, lalu PSU di TPS-TPS yang dilaporkan. Nah di PSU ini simpati publik untuk bongkar si curang akan membuat suara pilihan berubah. 

Publik beralih pilih satu karena simpati dicurangi dan MK putuskan nomor satu pemenangnya. 

Sekarang pilih mana? Jika Prabowo dikatakan menang tanggal 22 Juli 2014, lalu nomor dua sengketakan di MK INGAT Nomor dua akan berposisi di dzolimi karena dicurangi oleh incumbent dan bla bla lainnya lalu PSU dilakukan dan publik pun teropini. Tentu akan berbeda hasil akhirnya karena publik beralih pilih dua karena simpati dicurangi dan at the end MK putuskan nomor dua pemenangnya. 

Tinggal pada tanggal 23 Juli 2014 setelah pengumuman KPU, posisi mana yang akhirnya menjadi keputusan? Posisi memimpin atau posisi tertinggal.

Posisi mencurangi atau dicurangi?

Tidak mungkin ada laporan kalau tidak ada kecurangan. (Faktanya) mereka akan bercelolteh, "ah itukan opini nomor dua dulunya Yang kalah melapor karena merasa dicurangi lalu MK pun periksa akhirnya putusannya PSU dilakukan tataran pilih publik adalah simpati."

Sebenarnya ini taktik dulunya milik nomor dua karena tahu putusan akhir ada di MK isu pemilu curang karena kuatir sang incumbent turun. Tapi sang incumbent tidak turun, lalu nomor dua lakukan antisipasi lewat berbagai macam cara seperti penggelembungan suara. 

NAH... melangkah dengan berbagai macam cara itulah yang akhirnya menjadi bukti dan catatan untuk dilaporkan ke MK Jadi sebenarnya siapa yang sudah masuk jebakan offside ya.. 

Nomor dua kuatir pada intervensi sang incumbent tapi malah melakukan blunder padahal permainan belum selesai. Blunder yang tidak hanya meninggalkan bukti dan catatan tapi juga meninggalkan hitungan. Lebih enak mana posisi disalahkan kok blunder terbukti curang apa posisi yang nothing to lose. 

Saat ini bawaslu minta PSU di hampir 5000 an TPS di Jakarta lalu bagaimana kalo sudah masuk laporan MK, selengkapnya m.tribunnews.com/­pemilu-2014/20

Ada yang sudah masuk jebakan, dibiarkan untuk berbuat curang agar ada bukti buat sang pelapor. Pertandingan belum selesai ini baru babak kedua, yang jelas posisi sudah berbeda. 

Saatnya giliran nomor satu menyerang dengan amunisi full (posisi dicurangi) - Kalo ngga dicurangi pasti menang

- nieh bukti buktinya (bla bla sesuai fakta)

- Jejak kecurangan nomer dua.. m.okezone.com/read/­2014/07/1…

- Publik pun akhirnya TAHU Padahal itu dulu taktik nomer dua

Makanya kalo mau menang ya harus jujur biar gak ada noda yang bakal ketahuan (jadi senjata makan tuan deh). 

Ada yang sedang minta ke KPU supaya menjadi posisi kalah agar bisa menjadi terlapor ke MK dan mendapat simpati publik yakni dicurangi gara gara mengetahui hitungannya menjadi pelapor atau dilapori di MK. 

Sadar kalo dilapori berarti kontra produktif, sementara terlapor adalah pihak yg didzolimi (kan tdk mungkin menang tapi lapor dicurangi). Maka isu akan dimainkan dan di 'bikin rame', bahwa Prabowo menang di KPU makanya langsung antisipasi lewat kecurangan masif karena itu kubu nomor 2 mati matian di socmed dan media mainstream untuk buat opini mereka kalah kalo dicurangi. 

Opini habis-habisan yang akhirnya senjata makan tuan, teriak awalnya dicurangi gak tahu nya malah berbuat curang.

INGAT... ini bukan fitnah atau cuma kata-kata, akan tapi #fakta dilapangan yang bermain sang incumbent punya data lapangan TNI.

Buktinya? Timses Prabowo: Kecurangan Pilpres di 125 Ribu TPS
Tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menemukan dugaan kecurangan Pilpres 2014 di 125 ribu tempat pemungutan suara (TPS).

"Menurut data awal yang Prabowo-Hatta miliki, kecurangan terjadi di 125 ribu TPS," kata Juru Bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014).

Selain kecurangan di TPS, kata Tantowi, beberapa modus kecurangan juga ditemukan pada pelaksanaan Pilpres 9 Juli yang lalu.

"Jumlah surat suara tidak sama seperti yang mencoblos. Kemudian ada 28 TPS di satu daerah suara Prabowo-Hatta 0, padahal ada empat ratus tujuh puluh sembilan ribu TPS tersebar di 77 Dapil dengan saksi 685 ribu orang artinya tidak ada satu TPS pun yang tidak kita jaga, dengan begitu artinya seapes-apesnya kita ada dua suara, ini kenapa 0?" jelasnya.

Untuk itu, Ia mengatakan bahwa gugatan yang dilakukan Prabowo-Hatta sebagai langkah untuk mengkritisi kinerja KPU yang bertindak tidak adil.

"Tapi kami mengkritisi kerja KPU agar adil, independent sesuai amanant UU. Kita siap menang atau kalah kalau KPU independent dan netral," tandasnya.
Baca selengkapnya : disini

Timses Prabowo: Kecurangan Pilpres di 125 Ribu TPS

Tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menemukan dugaan kecurangan Pilpres 2014 di 125 ribu tempat pemungutan suara (TPS).

"Menurut data awal yang Prabowo-Hatta miliki, kecurangan terjadi di 125 ribu TPS," kata Juru Bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014).

Selain kecurangan di TPS, kata Tantowi, beberapa modus kecurangan juga ditemukan pada pelaksanaan Pilpres 9 Juli yang lalu.

"Jumlah surat suara tidak sama seperti yang mencoblos. Kemudian ada 28 TPS di satu daerah suara Prabowo-Hatta 0, padahal ada empat ratus tujuh puluh sembilan ribu TPS tersebar di 77 Dapil dengan saksi 685 ribu orang artinya tidak ada satu TPS pun yang tidak kita jaga, dengan begitu artinya seapes-apesnya kita ada dua suara, ini kenapa 0?" jelasnya.

Untuk itu, Ia mengatakan bahwa gugatan yang dilakukan Prabowo-Hatta sebagai langkah untuk mengkritisi kinerja KPU yang bertindak tidak adil.

"Tapi kami mengkritisi kerja KPU agar adil, independent sesuai amanant UU. Kita siap menang atau kalah kalau KPU independent dan netral," tandasnya. 

Sangat mudah menaklukan musuh yang sudah ketahuan salahnya, salah dalam mengambil keputusan adalah blunder kehidupan. Sekarang posisi pun berubah.

Kartu Truf 2: Bill Clinton Effect

Lebih Mengerikan..!! Skenario bisa berbalik rupanya, namun cukup beresiko. Tak lain ada info yang masuk kepada narasumber kami terkait pertemuan atau pemanggilan Prabowo ke Istana 20 juli 2014 silam itu ada hubungannya dengan kedatangan Bill Clinton (Mantan Presiden Amerika) mengamankan kemenangan Jokowi dan opsi yang ditawarkan adalah SBY akan menjadi Sekjen PBB dengan harapan membantu Jok-JK jadi RI 1 & 2.

Syaratnya, redam Prabowo dan pendukungnya dengan acara buka puasa Minggu (20/7) kemarin yang dibarengi dengan deklarasi damai dan disaksikan panglima Tni, Kapolri di Istana Negara. Pertemuan ini dimaksudkan agar semua pihak sepakat dan damai menerima hasil pilpres.

SBY terima tawaran Saat Zionis sudah di NAD..
Supremasi AS jajah dan tekanan asing militer ke Prabowo & amankan aneka kontrak karya free port etc (Ini jawaban kenapa Prabowo tidak nyaman keluar Istana setelah buka puasa bersama SBY 20 Juli kemarin dan Prabowo meminta Pemilu ulang atau PSU 58.000an TPS atas Rekomendasi Bawaslu tapi di tolak KPU).

Mengerikan jika pemilu ini gagal maka yang paling bertanggung jawab adalah Presiden, KPU dan aparat keamanan yang memihak.

Mohon semua pihak tdk membuat negara ini hancur seperti Mesir atau Suriah yang hanya karena menjual bangsa ini demi jabatan atau apapun.

Skenario ini benar rupanya, buktinya Selasa (22/7) siang Prabowo menolak pilpres 2014.
Indikasi ini terlihat ketika Prabowo pidato tanpa Hatta Rajasa dan PAN tidak menemaninya.

Mungkinkah SBY mengamankan diri seperti Sri mulyani yang pindah ke World Bank? Analisa ke arah sana memang amsih jauhm namun lihatlah anak-anak dan menantunya menetap di Amerika.

Mungkinkah kartu Truf SBY akan dimainkan? Wallahu'alam...
Ah sudahlah, kembali meneruskan itikaf Ramadhan sambil mengkhatamkan Al Quran saja yuk sahabat Voa-Islam.... [rioc/ad/voa-islam.com]

Sumber : voa-islam.com