KJS Jokowi Gagal Total!

Penerapan system baru Jaminan kesehatan bagi masyarakat Jakarta yang kita kenal dengan sebutan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digagas Jokowi terbukti gagal total. Ini disebabkan oleh ketidaksiapan jumlah rumah sakit yang tidak sebanding dengan jumlah warga miskin di Jakarta yang berbondong-bondong menggunakan fasilitas KJS yang diberikan Jokowi sebagai bukti janji-janji kampanye Jokowi saat Pilkada DKI kemarin. 

Realisasi KJS di lapangan menemui banyak kendala, mulai dari kurangnya tenaga, peralatan & fasilitas medis termasuk jumlah ruangan di rumah sakit yang sangat tidak memadai menjadi masalah baru mengiringi diluncurkannya KJS kepada warga Jakarta. 

Walaupun Jokowi telah merombak beberapa Rumah Sakit dan menetapkan penambahan 300-an ruang kelas dua untuk dijadikan ruang kelas tiga untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pasien KJS.

Berita miringpun seketika mengusik telinga kita, dimana kasus bayi kembar Dera yang kita tahu mendapat penolakan dari 8 Rumah Sakit karena alasan penuh, dan beberapa kasus lain yang juga mendapat penolakan dari Rumah Sakit karena pihak Rumah Sakit beralasan bahwa Pemprov DKI masih memiliki hutang ratusan milliar yang belum terbayarkan kepada pihak kesehatan.

Meninjau dari niat baik dan system yang ditawarkan Jokowi dengan program KJS nya, memang sekilas terlihat begitu bagus & merakyat. Tapi semua itu menjadi sia-sia dan menimbulkan masalah-masalah baru yang justru menyulitkan rakyat, karena tidak sesuai dengan jumlah fasilitas kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah warga DKI yang berkisar 9 jutaan jiwa itu. 

Peningkatan pasien 100% lebih, dari sebelum dikeluarkannya KJS, jelas membuat Rumah Sakit kelabakan, mengingat selama ini mereka bekerja dengan hanya melayani kalangan menengah keatas, tiba-tiba harus berurusan dengan banyaknya pasien dari kalangan miskin dan melarat, dan yang pasti penampilan mereka terlihat kumal, lusuh dan kumuh, tapi mereka mendapat fasilitas istimewa dari Gubernurnya dengan kartu sakti KJS nya yang mana dengan kartu itu, biaya kesehatannya dijamin oleh pemda.

Sebagai seorang Jokowi yang telah pernah menerapkan system yang sama waktu menjabat walikota di Solo dulu, sudah seharusnya Jokowi bisa memprediksikan kejadian ini & menyiapkan Infrastrukturnya terlebih dahulu, mulai dari penambahan jumlah puskesmas, Rumah Sakit, fasilitas & tenaga medisnya dalam beberapa tahun. Agar kasus pasien yang meninggal karena ditolak Rumah Sakit yang penuh tidak terjadi. 

Jokowi bisa saja menyiapkan infrastruktus kesehatan hingga beberapa tahun kedepan. Mungkin itu akan jauh lebih baik. Apalagi selama ini masyarakat memang tidak terbiasa masuk Rumah Sakit karena biaya yang mahal dan sulitnya mengurus Gakin & Jamkesmas.

Akan lebih baik Jika KJS itu ditarik dan kembali ke sistem lama, dimana pasien harus terlebih dahulu mengurus Gakin dan Jamkesda selama beberapa hari sebelum masuk rumah sakit. Dengan cara ini, pasti tidak akan ada antrian panjang di Rumah Sakit. Dengan cara ini, pemerintah terutama dinas kesehatan tidak akan repot mengingat jumlah yang terbatas tanpa ada penambahan personelnya.

Meninggalnya Ana Mudrika (14), pada Maret 2013 karena diduga terlambat mendapat penanganan rumah sakit, mengindikasikan buruknya pengelolaan (KJS). Kartu Jakarta Sehat (KJS), yang merupakan program unggulan Pemerintah DKI Jakarta. Sejak diluncurkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, animo masyarakat untuk memperoleh kartu itu tinggi.

Alhasil karena tanpa persiapan yg serius dari pemerintah DKI, pihak rumah sakit kewalahan untuk menerima pasien yang menggunakan KJS. Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), dr Marius Wijaya mengatakan mekanisme penggunaan terutama untuk klaim rumah sakit tidak jelas bahkan cenderung merugikan pihak rumah sakit.

Contohnya, Pemda DKI Jakarta menggelontorkan anggaran utk KJS Rp 1, 2 triliun dan mengcover 4, 7 juta jiwa. Namun Dinas Kesehatan DKI Jakarta, memberikan kebijakan jika tidak memiliki KJS maka dapat menggunakan KTP atau Kartu Keluarga, dan dampaknya, pasien yang dicover KJS melebihi kouta yang rasional dengan dana yang dipersiapkannya. 

Padahal hal ini sudah diingatkan oleh berbagai pihak, sayangnya pemerintah DKI tidak mengindahkannya, yang berakibat fatal. Ini bukti kegagalan Kartu Jakarta Sehat. Tidak hanya itu, Dinkes Jakarta juga dianggap tidak bertanggung jawab atas klaim yang menunggak. Marius mengaku banyak mendapat keluhan dari pihak rumah sakit. Misalnya, klaim rumah sakit yang harus dibayar Dinkes Rp 10 miliar, namun hanya diganti sesuka hati. Atau pihak Dinkes mengatakan dirawat ICU, pemerintah hanya menanggung Rp 100 juta, jika lebih pemerintah tidak menanggung. Sistem pembayaran yang aneh dan tidak masuk akal.

Dengan carut marutnya penggunaan KJS, tidak heran pihak rumah sakit terkadang tidak sepenuhnya menerima pasien KJS, karena tidak ada jaminan. Pihak Dinkes dan Gubernur DKI Jakarta kerap mengancam akan menjatuhkan sanksi untuk rumah sakit.

Jika dibanding dengan daerah lain di Indonesia, penggunaan kartu jaminan sehat sejenis KJS, Jakarta tertinggal. Melihat fakta yang ada memang program JKS ini program asal2an yang tidak dipersiapkan secara teknis!! CENDERUNG HANYA MEMAKAI ALASAN POLITIS. DAN NYAWA-NYAWA MELAYANG KARENA ambisi politik dan pencitraan pemerintah daerah Jakarta! Sungguh menggenaskan.