Hatta Rajasa
Bisnis.com, JAKARTA - Hatta Rajasa menyatakan calon presiden/wakil presiden
harus mundur dari jabatan pemerintah untuk menghindari potensi penyalahgunaan
kekuasaan. Hatta sore ini akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan
Menteri Koordinator Perekonomian kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia
rencananya bertemu SBY beserta calon presiden Gerindra Prabowo Subianto.
Pengunduran diri tersebut, jelasnya, bentuk ketaatan atas UU no. 42/2008 yang mengharuskan menteri mundur dari jabatannya sebalum mengajukan diri sebagai calon presiden/calon wakil presiden.
Namun, Ketua Umum PAN tersebut masih belum mau memastikan bahwa dia mundur sebagai menteri untuk mendampingi Prabowo maju dalam pemilihan umum presiden 2014. “Ini sesuai peraturan perundangan seperti itu, 7 hari sebelum pendaftaran KPU . masih ada 2 hal yang penting, lapor Presiden dan keputusan internal PAN,” tegas Hatta di Istana Negara, Selasa (13/5/2014).
Hatta berpendapat pejabat negara harus terlepas dari tanggung jawab pemerintahan/kenegaraan ketika bertarung dalam pemilu presiden/wakil presiden. Langkah itu, lanjutnya, untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan sekaligus memberi contoh perilaku politik yang baik. “Ini peristiwa besar, harus saya hindarkan pertama, abuse of power, kedua, penting untuk pendidikan politik dan ketiga, untuk taati peraturan dan undang undang,” kata Hatta.
http://news.bisnis.com/read/20140513...i-gubernur-dki
Pengunduran diri tersebut, jelasnya, bentuk ketaatan atas UU no. 42/2008 yang mengharuskan menteri mundur dari jabatannya sebalum mengajukan diri sebagai calon presiden/calon wakil presiden.
Namun, Ketua Umum PAN tersebut masih belum mau memastikan bahwa dia mundur sebagai menteri untuk mendampingi Prabowo maju dalam pemilihan umum presiden 2014. “Ini sesuai peraturan perundangan seperti itu, 7 hari sebelum pendaftaran KPU . masih ada 2 hal yang penting, lapor Presiden dan keputusan internal PAN,” tegas Hatta di Istana Negara, Selasa (13/5/2014).
Hatta berpendapat pejabat negara harus terlepas dari tanggung jawab pemerintahan/kenegaraan ketika bertarung dalam pemilu presiden/wakil presiden. Langkah itu, lanjutnya, untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan sekaligus memberi contoh perilaku politik yang baik. “Ini peristiwa besar, harus saya hindarkan pertama, abuse of power, kedua, penting untuk pendidikan politik dan ketiga, untuk taati peraturan dan undang undang,” kata Hatta.
http://news.bisnis.com/read/20140513...i-gubernur-dki
Tidak ada komentar:
Posting Komentar