Oleh Ratu Adil
Menjelang Pilpres 2014, mendadak muncul 3 kasus korupsi yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mulai dari kasus korupsi Hadi Purnomo Rp 375 miliar yang menyeret BCA. Kemudian ada kasus korupsi Bupati Bogor Rachmat Yasin yang menyeret PT Sentul City Tbk selaku pemilik PT Bukit Jonggol Asri (BJA). Terakhir, kasus korupsi Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang merugikan negara Rp 38,1 miliar.
Tiga kasus di atas, semuanya merupakan inisiatif Ketua KPK Abraham Samad yang bukan kebetulan tengah mengincar cawapres Jokowi. Salah seorang petinggi KPK, dalam curhatnya kepada wartawan mengatakan ada indikasi tiga kasus tersebut terkait Pilpres 2014. Abraham Samad membuka 3 kasus tersebut sebagai peringatan kepada Jokowi jika melanjutkan rencana duet dengan Jusuf Kalla sebagai cawapres.
Pernyataan terakhir Jokowi memang mengatakan kalau 2 kandidat terkuat saat ini adalah Jusuf Kalla dan Abraham Samad. Bukan kebetulan pula, keduanya berasal dari Sulawesi Selatan sebagaimana dinyatakan Jokowi.
Meski berasal dari daerah yang sama, rupanya perebutan kursi panas cawapres Jokowi tidak meredam aksi saling jegal. Seperti yang dilakukan Abraham Samad dalam menjegal duet Jokowi – Jusuf Kalla.
Bagaimana 3 kasus tersebut bisa menjegal Jokowi dan Jusuf Kalla?
Mari kita ulas satu per satu.
Kasus pajak BCA bermula dari penangkapan Hadi Purnomo yang diduga telah merugikan negara Rp 375 miliar. Hadi Purnomo menjabat sebagai Dirjen Pajak pada tahun 2002 hingga 2004. Pada pertengahan 2004, Hadi Purnomo memuluskan keberatan pajak BCA sehingga penerimaan negara berkurang Rp 375 miliar. Padahal sejumlah bank saat itu juga mengajukan keberatan pajak yang sama ke Direktorat Jenderal Pajak. Namun Hadi Purnomo hanya menerima keberatan pajak BCA Rp 375 miliar. Diduga, ada aliran dana dari BCA kepada Hadi Purnomo terkait diterimanya keberatan pajak BCA Rp 375 miliar tersebut. KPK dan PPATK kini tengah menelusuri dugaan adanya aliran uang dari petinggi BCA kepada Hadi Purnomo. KPK konfidens akan menyeret petinggi BCA dalam kasus ini. Konon, target KPK berikutnya adalah Raden Pardede yang sejak 2004 menjabat sebagai Komisaris BCA.
Seperti kita tahu, pemilik BCA yaitu grup Djarum dan Salim merupakan salah satu pendana utama Jokowi. Dan dibukanya kasus pajak BCA oleh KPK terjadi segera setelah PDIP mencoret Abraham Samad dari bursa cawapres Jokowi.
Nama Abraham Samad dicoret konon karena adanya lobi Polri kepada Megawati untuk mengusung Jusuf Kalla. Sebelumnya, Jusuf Kalla juga sudah dicoret dari daftar bursa cawapres Jokowi. Alasannya karena Jokowi dan PDIP tidak ingin koalisi gendut. Jusuf Kalla diajukan oleh Nasdem, PKB dan PPP yang gabungan ketiganya mencapai 23% suara. Bagi PDIP, koalisi Jokowi – Jusuf Kalla menjadikan suara PDIP tak sampai 50% dalam koalisi. PDIP akan merugi dari segi pembagian kabinet apabila menang di Pilpres 2014.
Namun adanya lobi Polri kembali memperkuat duet pasangan Jokowi – Jusuf Kalla dan membuang Abraham Samad. Rupanya, Abraham Samad tak tinggal diam. Manuver membuka 3 kasus terbaru dari KPK membuat nama Abraham Samad kembali menjadi yang terkuat, Jusuf Kalla kembali karam.
Dengan dibukanya kasus pajak BCA, Jokowi berpeluang kekurangan dana kampanye dari kelompok Djarum dan Salim. Kasus pajak BCA, pesan pertama dari Abraham Samad.
Kemudian KPK juga membuka kasus suap Bupati Kabupaten Bogor Rachmat Yasin sebesar Rp 4,5 miliar. KPK menangkap tangan suap ketiga sebesar Rp 1,5 miliar dari FX Yohan Yap petinggi PT Bukit Jonggol Asri (BJA). Kepada Rachmat Yasin. Bukit Jonggol Asri merupakan anak perusahaan PT Sentul City Tbk.
Kasus suap Rachmat Yasin dengan Sentul City Group ini sangat menarik, karena menjegal Jokowi dan Jusuf Kalla sekaligus. Rachmat Yasin, selain menjabat Bupati Kabupaten Bogor, juga merupakan Ketua DPW PPP Jawa Barat. Rachmat Yasin adalah motor penggerak 26 DPW PPP yang dibayar Jusuf Kalla untuk menggoyang Ketum PPP Surya Dharma Ali.
Masih ingat ketika Ketum PPP Surya Dharma Ali atas instruksi Djan Faridz memberikan komitmen dukung Prabowo? Djan Faridz adalah rekan dekat Prabowo Subianto. Sejak Pilkada DKI, Djan Faridz mendukung Ahok, kandidat yang diajukan Gerindra. Rumah timses Jokowi – Ahok di Jalan Borobudur No 22 adalah milik Djan Faridz yang dipinjamkan kepada Prabowo.
Djan Faridz memang sakit hati kepada Jusuf Kalla karena semula Djan Faridz hendak maju sebagai Gubernur DKI tapi digagalkan Jusuf Kalla. Jusuf Kalla menyewa sebuah konsultan untuk menjadi timses Djan Faridz. Namun ternyata, konsultan itu ditugaskan oleh Jusuf Kalla untuk menghancurkan timses Djan Faridz dari dalam dengan intrik-intrik internal. Alhasil, Djan Faridz gagal maju ke Pilkada DKI karena digagalkan Jusuf Kalla.
Pada Pilpres 2014, Djan Faridz mendukung Prabowo Subianto. Melalui Ketum PPP Surya Dharma Ali, diberikanlah komitmen mendukung Prabowo di Pilpres 2014. Tak lama setelah komitmen PPP ke Prabowo diberikan, mendadak Surya Dharma Ali digoyang penolakan dari 26 DPW PPP. Penggerak utamanya adalah Ketua DPW PPP Jawa Barat Rachmat Yasin yang juga menjabat Bupati Kabupaten Bogor.
Aspirasi 26 DPW PPP itu menggoyang Ketum PPP Surya Dharma Ali adalah soal dukungannya kepada Prabowo. Sebanyak 26 DPW PPP itu menginginkan agar PPP mendukung PDIP dan mengusung Jusuf Kalla untuk menjadi cawapres Jokowi. Bukankah Jusuf Kalla adalah senior partai Golkar, bagaimana bisa 26 DPW PPP itu tampak solid mendukung Jusuf Kalla ke PDIP?
Rupanya, kedekatan Jusuf Kalla dengan PPP bermula dari posisi Jusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Mesjid Indonesia (DMI). Bahkan di tahun 2012, PPP melalui Rachmat Yasin pernah mengatakan Jusuf Kalla pantas menjadi Capres PPP. Alasan Rachmat Yasin, karena Jusuf Kalla menjabat sebagai Ketua Dewan Mesjid Indonesia sehingga dianggap pantas menjadi Capres PPP.
Jelas kan terlihat konektivitas dari dibukanya kasus Rachmat Yasin dengan upaya Abraham Samad menggagalkan Jusuf Kalla jadi cawapres Jokowi?
Nama Jusuf Kalla kini kandas dari peringkat pertama dalam bursa cawapres Jokowi. Selain karena basis pendukung Jusuf Kalla untuk Cawapres Jokowi dibabat oleh Abraham Samad, juga karena manuver Djan Faridz. Balas pecah belah PPP yang digawangi Jusuf Kalla melalui Rachmat Yasin, Djan Faridz beraksi. Djan Faridz menaruh buku setebal 3 jari di meja pribadi Megawati berisi dosa-dosa Jusuf Kalla. Manuver Djan Faridz membuat keributan antara Megawati dengan Jusuf Kalla. Hasil dari keributan ini adalah, Jusuf Kalla kembali kandas dari bursa Cawapres Jokowi. PPP pun kini kembali dalam kendali Djan Faridz dan balik arah kembali mendukung Prabowo Subianto.
Seperti yang saya ungkap tadi, bahwa dibukanya kasus suap Rachmat Yasin tak hanya untuk menjegal Jusuf Kalla tapi juga donatur Jokowi.
Pemberi suap Rachmat Yasin terkait alih fungsi hutan menjadi lahan properti adalah Bukit Jonggol Asri (BJA) anak usaha Sentul City. Masih ingat proyek pemindahan ibukota oleh Bambang Trihatmojo pada masa Orde Baru ke daerah Jonggol? Pada masa Orde Baru, tanah Jonggol adalah milik Presiden Republik Indonesia, bukan Negara Republik Indonesia. Karena, Bambang Trihatmojo berencana menggalang proyek raksasa pemindahan ibukota ke Jonggol.
Pasca pemerintahan SBY, status kepemilikan Jonggol oleh Presiden Republik Indonesia harus diganti, untuk menghindari tuduhan korupsi. Tanah Jonggol pun dilelang. Salah seorang TNI teman dekat SBY mengambil alih lahan Jonggol yaitu Jenderal Albert Inkiriwang. Kemudian sebagian lainnya dari area Jonggol diambil alih oleh Tommy Winata melalui Sui Teng (Cahyadi Kumala) dan adiknya A Sie (Haryadi Kumala).
Sui Teng dan A Sie ini dulunya rekan Bambang Trihatmojo dalam pembebasan lahan pada proyek-proye Cendana. Pasca reformasi, keduanya bersama Tommy Winata membangun Sentul City yang salah satu asetnya adalah Bukit Jonggol Asri. Ketika proyek pemindahan ibukota digaungkan, para Naga memang cukup serius siapkan investasi ke daerah Jonggol.
Salah satunya adalah Ciputra, pengusaha properti raksasa yang juga pemilik saham Tempo Inti Media (Tempo Group) sebanyak 25%. Ciputra sempat merencanakan membangun Ciputra Indah di kawasan Jonggol namun kini ditinggalkan karena proyek pemindahan ibukota batal. Namun ketika belakangan rencana pemindahan ibukota marak lagi, ramai-ramai mulai mengincar lagi investasi ke Jonggol. Sentul City yang dikelola oleh geng Tommy Winata serta Ciputra Group melirik lagi Jonggol.
Kembali ke topik utama. Dibukanya kasus suap Bupati Kabupaten Bogor Rachmat Yasin juga berdampak pada aliran dana kampanye Jokowi. Seperti kita tahu, Jokowi banyak mendapat dukungan dari para taipan Tionghoa (Naga), termasuk geng Tommy Winata dan Ciputra Group. Sehingga dibukanya kasus suap Rachmat Yasin otomatis akan menunda kelanjutan pengembangan properti daerah Jonggol. Rencana investasi Sentul City dan Ciputra tentu akan terhambat. Bagi Sentul City, dengan dibukanya kasus ini, izin alih fungsi lahan hutan untuk properti tak akan diperoleh. Maka, proyek properti geng Tommy Winata melalui Sentul City di Jonggol akan terganjal. Artinya potensi pemasukan geng Tommy Winata akan berkurang.
Itulah kenapa saya bilang kasus suap Rachmat Yasin dan Sentul City ini merupakan pesan kedua dari Abraham Samad kepada Jokowi dan PDIP. Setidaknya dua dari donatur Jokowi, yakni geng Tommy Winata dan Ciputra akan terganjal potensi bisnisnya di Jonggol. Jadi kasus suap Rachmat Yasin dan Sentul City ini merupakan pukulan dari Abraham Samad kepada Jokowi sekaligus Jusuf Kalla.
Tak berhenti sampai disitu. Abraham Samad melalui KPK juga membuka 1 kasus terbaru yaitu korupsi Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Walikota Makassar Ilham Arief diduga menyelewengkan uang PDAM Makassar senilai Rp 38,1 miliar.
Bagaimana kasus ini bisa berhubungan dengan manuver Abraham Samad untuk menjegal Jusuf Kalla?
Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin merupakan orangnya Jusuf Kalla. Semula, Ilham Arief Sirajuddin adalah politisi partai Golkar di Makassar. Namun pada tahun 2010, seiring dengan perpecahan Aburizal Bakrie dengan kelompok senior Golkar, Ilham Arief pindah ke Partai Demokrat. Meski berlabuh di Partai Demokrat, Ilham Arief tetap menjadi orangnya Jusuf Kalla.
Menjelang Pilpres 2014, mendadak muncul 3 kasus korupsi yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mulai dari kasus korupsi Hadi Purnomo Rp 375 miliar yang menyeret BCA. Kemudian ada kasus korupsi Bupati Bogor Rachmat Yasin yang menyeret PT Sentul City Tbk selaku pemilik PT Bukit Jonggol Asri (BJA). Terakhir, kasus korupsi Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang merugikan negara Rp 38,1 miliar.
Tiga kasus di atas, semuanya merupakan inisiatif Ketua KPK Abraham Samad yang bukan kebetulan tengah mengincar cawapres Jokowi. Salah seorang petinggi KPK, dalam curhatnya kepada wartawan mengatakan ada indikasi tiga kasus tersebut terkait Pilpres 2014. Abraham Samad membuka 3 kasus tersebut sebagai peringatan kepada Jokowi jika melanjutkan rencana duet dengan Jusuf Kalla sebagai cawapres.
Pernyataan terakhir Jokowi memang mengatakan kalau 2 kandidat terkuat saat ini adalah Jusuf Kalla dan Abraham Samad. Bukan kebetulan pula, keduanya berasal dari Sulawesi Selatan sebagaimana dinyatakan Jokowi.
Meski berasal dari daerah yang sama, rupanya perebutan kursi panas cawapres Jokowi tidak meredam aksi saling jegal. Seperti yang dilakukan Abraham Samad dalam menjegal duet Jokowi – Jusuf Kalla.
Bagaimana 3 kasus tersebut bisa menjegal Jokowi dan Jusuf Kalla?
Mari kita ulas satu per satu.
Kasus pajak BCA bermula dari penangkapan Hadi Purnomo yang diduga telah merugikan negara Rp 375 miliar. Hadi Purnomo menjabat sebagai Dirjen Pajak pada tahun 2002 hingga 2004. Pada pertengahan 2004, Hadi Purnomo memuluskan keberatan pajak BCA sehingga penerimaan negara berkurang Rp 375 miliar. Padahal sejumlah bank saat itu juga mengajukan keberatan pajak yang sama ke Direktorat Jenderal Pajak. Namun Hadi Purnomo hanya menerima keberatan pajak BCA Rp 375 miliar. Diduga, ada aliran dana dari BCA kepada Hadi Purnomo terkait diterimanya keberatan pajak BCA Rp 375 miliar tersebut. KPK dan PPATK kini tengah menelusuri dugaan adanya aliran uang dari petinggi BCA kepada Hadi Purnomo. KPK konfidens akan menyeret petinggi BCA dalam kasus ini. Konon, target KPK berikutnya adalah Raden Pardede yang sejak 2004 menjabat sebagai Komisaris BCA.
Seperti kita tahu, pemilik BCA yaitu grup Djarum dan Salim merupakan salah satu pendana utama Jokowi. Dan dibukanya kasus pajak BCA oleh KPK terjadi segera setelah PDIP mencoret Abraham Samad dari bursa cawapres Jokowi.
Nama Abraham Samad dicoret konon karena adanya lobi Polri kepada Megawati untuk mengusung Jusuf Kalla. Sebelumnya, Jusuf Kalla juga sudah dicoret dari daftar bursa cawapres Jokowi. Alasannya karena Jokowi dan PDIP tidak ingin koalisi gendut. Jusuf Kalla diajukan oleh Nasdem, PKB dan PPP yang gabungan ketiganya mencapai 23% suara. Bagi PDIP, koalisi Jokowi – Jusuf Kalla menjadikan suara PDIP tak sampai 50% dalam koalisi. PDIP akan merugi dari segi pembagian kabinet apabila menang di Pilpres 2014.
Namun adanya lobi Polri kembali memperkuat duet pasangan Jokowi – Jusuf Kalla dan membuang Abraham Samad. Rupanya, Abraham Samad tak tinggal diam. Manuver membuka 3 kasus terbaru dari KPK membuat nama Abraham Samad kembali menjadi yang terkuat, Jusuf Kalla kembali karam.
Dengan dibukanya kasus pajak BCA, Jokowi berpeluang kekurangan dana kampanye dari kelompok Djarum dan Salim. Kasus pajak BCA, pesan pertama dari Abraham Samad.
Kemudian KPK juga membuka kasus suap Bupati Kabupaten Bogor Rachmat Yasin sebesar Rp 4,5 miliar. KPK menangkap tangan suap ketiga sebesar Rp 1,5 miliar dari FX Yohan Yap petinggi PT Bukit Jonggol Asri (BJA). Kepada Rachmat Yasin. Bukit Jonggol Asri merupakan anak perusahaan PT Sentul City Tbk.
Kasus suap Rachmat Yasin dengan Sentul City Group ini sangat menarik, karena menjegal Jokowi dan Jusuf Kalla sekaligus. Rachmat Yasin, selain menjabat Bupati Kabupaten Bogor, juga merupakan Ketua DPW PPP Jawa Barat. Rachmat Yasin adalah motor penggerak 26 DPW PPP yang dibayar Jusuf Kalla untuk menggoyang Ketum PPP Surya Dharma Ali.
Masih ingat ketika Ketum PPP Surya Dharma Ali atas instruksi Djan Faridz memberikan komitmen dukung Prabowo? Djan Faridz adalah rekan dekat Prabowo Subianto. Sejak Pilkada DKI, Djan Faridz mendukung Ahok, kandidat yang diajukan Gerindra. Rumah timses Jokowi – Ahok di Jalan Borobudur No 22 adalah milik Djan Faridz yang dipinjamkan kepada Prabowo.
Djan Faridz memang sakit hati kepada Jusuf Kalla karena semula Djan Faridz hendak maju sebagai Gubernur DKI tapi digagalkan Jusuf Kalla. Jusuf Kalla menyewa sebuah konsultan untuk menjadi timses Djan Faridz. Namun ternyata, konsultan itu ditugaskan oleh Jusuf Kalla untuk menghancurkan timses Djan Faridz dari dalam dengan intrik-intrik internal. Alhasil, Djan Faridz gagal maju ke Pilkada DKI karena digagalkan Jusuf Kalla.
Pada Pilpres 2014, Djan Faridz mendukung Prabowo Subianto. Melalui Ketum PPP Surya Dharma Ali, diberikanlah komitmen mendukung Prabowo di Pilpres 2014. Tak lama setelah komitmen PPP ke Prabowo diberikan, mendadak Surya Dharma Ali digoyang penolakan dari 26 DPW PPP. Penggerak utamanya adalah Ketua DPW PPP Jawa Barat Rachmat Yasin yang juga menjabat Bupati Kabupaten Bogor.
Aspirasi 26 DPW PPP itu menggoyang Ketum PPP Surya Dharma Ali adalah soal dukungannya kepada Prabowo. Sebanyak 26 DPW PPP itu menginginkan agar PPP mendukung PDIP dan mengusung Jusuf Kalla untuk menjadi cawapres Jokowi. Bukankah Jusuf Kalla adalah senior partai Golkar, bagaimana bisa 26 DPW PPP itu tampak solid mendukung Jusuf Kalla ke PDIP?
Rupanya, kedekatan Jusuf Kalla dengan PPP bermula dari posisi Jusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Mesjid Indonesia (DMI). Bahkan di tahun 2012, PPP melalui Rachmat Yasin pernah mengatakan Jusuf Kalla pantas menjadi Capres PPP. Alasan Rachmat Yasin, karena Jusuf Kalla menjabat sebagai Ketua Dewan Mesjid Indonesia sehingga dianggap pantas menjadi Capres PPP.
Jelas kan terlihat konektivitas dari dibukanya kasus Rachmat Yasin dengan upaya Abraham Samad menggagalkan Jusuf Kalla jadi cawapres Jokowi?
Nama Jusuf Kalla kini kandas dari peringkat pertama dalam bursa cawapres Jokowi. Selain karena basis pendukung Jusuf Kalla untuk Cawapres Jokowi dibabat oleh Abraham Samad, juga karena manuver Djan Faridz. Balas pecah belah PPP yang digawangi Jusuf Kalla melalui Rachmat Yasin, Djan Faridz beraksi. Djan Faridz menaruh buku setebal 3 jari di meja pribadi Megawati berisi dosa-dosa Jusuf Kalla. Manuver Djan Faridz membuat keributan antara Megawati dengan Jusuf Kalla. Hasil dari keributan ini adalah, Jusuf Kalla kembali kandas dari bursa Cawapres Jokowi. PPP pun kini kembali dalam kendali Djan Faridz dan balik arah kembali mendukung Prabowo Subianto.
Seperti yang saya ungkap tadi, bahwa dibukanya kasus suap Rachmat Yasin tak hanya untuk menjegal Jusuf Kalla tapi juga donatur Jokowi.
Pemberi suap Rachmat Yasin terkait alih fungsi hutan menjadi lahan properti adalah Bukit Jonggol Asri (BJA) anak usaha Sentul City. Masih ingat proyek pemindahan ibukota oleh Bambang Trihatmojo pada masa Orde Baru ke daerah Jonggol? Pada masa Orde Baru, tanah Jonggol adalah milik Presiden Republik Indonesia, bukan Negara Republik Indonesia. Karena, Bambang Trihatmojo berencana menggalang proyek raksasa pemindahan ibukota ke Jonggol.
Pasca pemerintahan SBY, status kepemilikan Jonggol oleh Presiden Republik Indonesia harus diganti, untuk menghindari tuduhan korupsi. Tanah Jonggol pun dilelang. Salah seorang TNI teman dekat SBY mengambil alih lahan Jonggol yaitu Jenderal Albert Inkiriwang. Kemudian sebagian lainnya dari area Jonggol diambil alih oleh Tommy Winata melalui Sui Teng (Cahyadi Kumala) dan adiknya A Sie (Haryadi Kumala).
Sui Teng dan A Sie ini dulunya rekan Bambang Trihatmojo dalam pembebasan lahan pada proyek-proye Cendana. Pasca reformasi, keduanya bersama Tommy Winata membangun Sentul City yang salah satu asetnya adalah Bukit Jonggol Asri. Ketika proyek pemindahan ibukota digaungkan, para Naga memang cukup serius siapkan investasi ke daerah Jonggol.
Salah satunya adalah Ciputra, pengusaha properti raksasa yang juga pemilik saham Tempo Inti Media (Tempo Group) sebanyak 25%. Ciputra sempat merencanakan membangun Ciputra Indah di kawasan Jonggol namun kini ditinggalkan karena proyek pemindahan ibukota batal. Namun ketika belakangan rencana pemindahan ibukota marak lagi, ramai-ramai mulai mengincar lagi investasi ke Jonggol. Sentul City yang dikelola oleh geng Tommy Winata serta Ciputra Group melirik lagi Jonggol.
Kembali ke topik utama. Dibukanya kasus suap Bupati Kabupaten Bogor Rachmat Yasin juga berdampak pada aliran dana kampanye Jokowi. Seperti kita tahu, Jokowi banyak mendapat dukungan dari para taipan Tionghoa (Naga), termasuk geng Tommy Winata dan Ciputra Group. Sehingga dibukanya kasus suap Rachmat Yasin otomatis akan menunda kelanjutan pengembangan properti daerah Jonggol. Rencana investasi Sentul City dan Ciputra tentu akan terhambat. Bagi Sentul City, dengan dibukanya kasus ini, izin alih fungsi lahan hutan untuk properti tak akan diperoleh. Maka, proyek properti geng Tommy Winata melalui Sentul City di Jonggol akan terganjal. Artinya potensi pemasukan geng Tommy Winata akan berkurang.
Itulah kenapa saya bilang kasus suap Rachmat Yasin dan Sentul City ini merupakan pesan kedua dari Abraham Samad kepada Jokowi dan PDIP. Setidaknya dua dari donatur Jokowi, yakni geng Tommy Winata dan Ciputra akan terganjal potensi bisnisnya di Jonggol. Jadi kasus suap Rachmat Yasin dan Sentul City ini merupakan pukulan dari Abraham Samad kepada Jokowi sekaligus Jusuf Kalla.
Tak berhenti sampai disitu. Abraham Samad melalui KPK juga membuka 1 kasus terbaru yaitu korupsi Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Walikota Makassar Ilham Arief diduga menyelewengkan uang PDAM Makassar senilai Rp 38,1 miliar.
Bagaimana kasus ini bisa berhubungan dengan manuver Abraham Samad untuk menjegal Jusuf Kalla?
Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin merupakan orangnya Jusuf Kalla. Semula, Ilham Arief Sirajuddin adalah politisi partai Golkar di Makassar. Namun pada tahun 2010, seiring dengan perpecahan Aburizal Bakrie dengan kelompok senior Golkar, Ilham Arief pindah ke Partai Demokrat. Meski berlabuh di Partai Demokrat, Ilham Arief tetap menjadi orangnya Jusuf Kalla.
Foto Iklan Kampanye Ilham Arief Sirajuddin dan Jusuf Kalla. Sumber : http://www.tribunnews.com
Foto ini memperlihatkan dukungan kuat Ilham Arief Sirajuddin kepada Jusuf Kalla untuk menjadi Presiden, meski ia anggota Partai Demokrat. Sebagai Ketua tim PSM Makassar, Ilham Arief juga meluncurkan Liga Jusuf Kalla pada 2012.
Sejak terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai Ketum Golkar, perpecahan antara Ical dengan Jusuf Kalla memang memanas. Jusuf Kalla menggalang kekuatan Indonesia Timur untuk menggoyang segala aktivitas Ical dan Golkar. Mungkin dalam benak Jusuf Kalla, Ical boleh merebut Golkar, tapi jangan harap Indonesia Timur mendukung Ical.
Ketika PSSI digoyang oleh LPI, PSM Makassar dan PSSI Sulsel juga termasuk kelompok yang membangkang terhadap PSSI pusat yang dikuasai Bakrie. Ketua PSSI Sulsel adalah Abadi Sirajuddin, kerabat dari Ilham Arief Sirajuddin.
Ketika Ketum Kadin Suryo Bambang Sulisto digoyang oleh Kadin Tandingannya Oesman Sapta, seluruh Kadin Indonesia Timur mendukung Oesman Sapta. Ketum Kadin Suryo Bambang Sulisto juga menjabat sebagai Komisaris Bumi Resources (BUMI) alias orangnya Ical. Sementara dukungan Kadin Indonesia Timur ke Kadin Tandingannya Oesman Sapta, disokong oleh Jusuf Kalla.
Bahkan ketika Pilkada Sulawesi Selatan, Ical menjagokan Syahrul Yasin Limpo agar tetap menjabat Gubernur Sulsel. Sementara Jusuf Kalla menjagokan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang ikut mencalonkan jadi Gubernur Sulsel.
Serupa dengan strategi menggagalkan Djan Faridz, Jusuf Kalla menyewa konsultan yang sama untuk menjadi timsesnya Syahrul Yasin Limpo. Agenda utamanya adalah menghancurkan timses Syahrul Yasin Limpo dari dalam. Sayangnya, upaya Jusuf Kalla menghancurkan Syahrul Yasin Limpo dari dalam gagal. Adik Syahrul mengetahui gelagat konsultan sewaan Jusuf Kalla untuk menghancurkan timses dari dalam. Adik Syahrul langsung mengusir konsultan tersebut dan membentuk timses baru. Gagalnya operasi penyusupan konsultan sewaan Jusuf Kalla itu membuat Syahrul Yasin Limpo kembali memenangkan kursi Gubernur Sulsel.
Namun kegagalan Ilham Arief menangkan kursi Gubernur Sulsel di Pilkada Sulsel 2013 tak membuat Ilham Arief dibuang oleh Jusuf Kalla. Jusuf Kalla tetap memproyeksikan Ilham Arief untuk menjadi Gubernur Sulsel 2018 setelah habis masa jabatannya sebagai Walikota Makassar pada 2014. Jusuf Kalla juga telah menyiapkan pengganti Ilham Arief sebagai Walikota Makassar, yakni Danny Pomantho.
Danny Pomantho baru saja resmi menjabat Walikota Makassar menggantikan Ilham Arief Sirajuddin yang habis masa jabatannya.
LIhat berita ini :
Sembako DIA (Danny Pomantho dan Syamsul Rizal) Berisi Foto Jusuf Kalla dan Ilham Arief Sirajuddin
http://www.tribunnews.com/regional/2013/09/13/sembako-dia-berisi-foto-jk-dan-ilham-arief-sirajuddin
Dalam berita tersebut diungkap bahwa pada masa kampanye Calon Walikota Makassar Danny Pomantho, ditemukan kecurangan. Dalam sembako yang dibagikan berisi foto Jusuf Kalla dan Ilham Arief Sirajuddin. Masa kampanye untuk kursi Walikota Makassar berlangsung bersamaan dengan masa kampanye Gubernur Sulsel. Adanya foto Ilham Arief Sirajuddin dalam kampanye Danny Pomantho tentu untuk membantu kampanye Ilham Arief maju ke Gubernur Sulsel. Dan adanya foto Jusuf Kalla dalam sembako yang sama, tentu berkaitan dengan kampanye Jusuf Kalla untuk ajang Pilpres 2014.
Seperti juga terlihat pada foto kampanye yang saya tampilkan di atas yang mencantumkan Jusuf Kalla Presidenku pada kampanye Ilham Arief Sirajuddin. Terlihat bukan konektivitas antara pertalian kuat Danny Pomantho, Ilham Arief Sirajuddin dan Jusuf Kalla.
Tentunya, dibukanya kasus korupsi Ilham Arief Sirajuddin akan berpengaruh pada kekuatan Jusuf Kalla di Indonesia Timur. Sebagai mantan Walikota Makassar, mantan Calon Gubernur Sulsel, Ilham Arief memiliki jejaring kuat di Indonesia Timur. Dibukanya kasus korupsi PDAM Rp 38,1 miliar tentu saja akan mengganjal Ilham Arief Sirajuddin, juru kampanye terbaik Jusuf Kalla saat ini di Indonesia Timur.
Jelas sekali terlihat kasus korupsi Walikota Makassar Ilham Arief adalah pesan ketiga Abraham Samad kepada Jokowi dan Jusuf Kalla.
Saya tidak katakan bahwa ketiga kasus itu direkayasa oleh Abraham Samad. Korupsi memang ada di ketiganya, Hadi Purnomo – BCA, Rachmat Yasin – Sentul City, juga Walikota Makassar – PDAM. Hanya saja, Abraham Samad memainkan timing dibukanya kasus tersebut untuk kepentingan pribadi beliau menjadi Cawapres Jokowi.
Dan benar saja, setelah tiga kasus ini dibuka KPK, nama Abraham Samad kembali masuk dalam bursa Cawapres Jokowi. Setelah sebelumnya sempat dicoret, nama Abraham Samad kini berada di peringkat pertama mengalahkan Jusuf Kalla dalam bursa cawapres Jokowi.
Melihat cara-cara yang dipraktikkan oleh Jusuf Kalla dan Abraham Samad dalam memperebutkan kursi Cawapres Jokowi, mana lebih layak?
Saya pribadi sempat ditanya oleh Mr. A (informan saya dalam PDIP yang berada di lingkar dalam Megawati). Saya jawab, tak ada yang layak di antara Jusuf Kalla maupun Abraham Samad untuk menjadi Cawapres Jokowi.
Saya lebih menyukai apabila Jokowi didampingi oleh Puan Maharani atau Ryamizard Ryacudu. Seperti kita ketahui, Jokowi masih hijau dalam perpolitikan, apalagi pergaulan global. Ada kepentingan asing, AS dan taipan Tionghoa (Naga) yang sangat kuat tak dapat dipungkiri ada di belakang Jokowi. Saya melihat Jokowi tak akan mampu berdikari menghadapi tekanan asing, AS maupun taipan Tionghoa (Naga) itu. Kecuali Jokowi didampingi oleh Puan Maharani yang berdarah Sukarno, atau didampingi Ryamizard Ryacudu dari kelompok TNI.
Seperti saya tekankan dalam tulisan-tulisan terdahulu, saya percaya sepenuhnya pada nasionalisme Megawati, tapi belum bisa percaya pada nasionalisme Jokowi. Oleh karena itu, apabila memang Jokowi yang akan menang, jangan sampai ia dikelilingi orang-orang yang akan menjual negara ini. Jokowi tak layak didampingi pedagang-pedagang macam Abraham Samad maupun Jusuf Kalla.
Jokowi hanya layak didampingi oleh Puan Maharani atau Ryamizard Ryacudu.
Jokowi hanya layak didampingi oleh Puan Maharani atau Ryamizard Ryacudu.
Sekian untuk hari ini. Mari kita simak kelanjutannya.
(Disalin dari Kompasiana 13 Mei 2014)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar