Rapat
Pleno rekapitulasi suara nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat,
pasangan Jokowi-Jusuf Kala unggul satu juta suara dibandingkan dengan pasangan
Prabowo-Hatta di Sumatra Utara (Sumut).
Pasangan nomor urut dua itu meraih 3.494.835 suara dan pasangan pasangan Prabowo-Hatta meraih 2.831.514 suara, namun terdapat banyak catatan dalam hasil rekapitulasi Sumatra Utara.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatra Utara menyatakan, ada rekomendasi dari Panwaslu Nias Selatan yang tidak dijalankan oleh KPU Nias Selatan, yakni menjalankan pemungutan suara ulang.
"KPU Nias Selatan tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu untuk melakukann penghitungan ulang karena dalam hasil penghitungan tingkat partisipasi 100 persen, tapi dalam DPT banyak yang sudah meninggal dan pindah domisili," kata anggota KPUD Sumut, Benet di Gedung KPU, Jakarta, Senin (21/7/2014).
Selain itu, Benet juga menceritakan,
Pasangan nomor urut dua itu meraih 3.494.835 suara dan pasangan pasangan Prabowo-Hatta meraih 2.831.514 suara, namun terdapat banyak catatan dalam hasil rekapitulasi Sumatra Utara.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatra Utara menyatakan, ada rekomendasi dari Panwaslu Nias Selatan yang tidak dijalankan oleh KPU Nias Selatan, yakni menjalankan pemungutan suara ulang.
"KPU Nias Selatan tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu untuk melakukann penghitungan ulang karena dalam hasil penghitungan tingkat partisipasi 100 persen, tapi dalam DPT banyak yang sudah meninggal dan pindah domisili," kata anggota KPUD Sumut, Benet di Gedung KPU, Jakarta, Senin (21/7/2014).
Selain itu, Benet juga menceritakan,
Panwaslu Sumut melihat ada dugaan
mobilisasi massa di beberapa wilayah Sumut di antaranya Medan, Kabupaten Deli
Serdang, Asahan, Langkat Batu Selatan, Nias Selatan, Tapanuli Tengah dan
Simalungun.
"Bawaslu Sumut melihat jumlah DPKTB yang jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan DPK di 12 kab/kota. Selain itu, jumlah surat suara tidak sama dengan jumlah surat suara tidak sama dengan surat suara rusak ditambah jumlah surat suara yang digunakan dan tidak digunakan," tuturnya.
Hingga berita ini diturunkan, hasil perolehan suara belum diketok palu oleh KPU RI dan pihak Bawaslu pusat masih menginvestigasi KPUD Sumut terkait catatan-catatan yang dikeluarkan Panwaslu dan Bawaslu daerah.
"Bawaslu Sumut melihat jumlah DPKTB yang jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan DPK di 12 kab/kota. Selain itu, jumlah surat suara tidak sama dengan jumlah surat suara tidak sama dengan surat suara rusak ditambah jumlah surat suara yang digunakan dan tidak digunakan," tuturnya.
Hingga berita ini diturunkan, hasil perolehan suara belum diketok palu oleh KPU RI dan pihak Bawaslu pusat masih menginvestigasi KPUD Sumut terkait catatan-catatan yang dikeluarkan Panwaslu dan Bawaslu daerah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar