“Bisa dibilang Pilpres kali ini sangat memprihatinkan karena berlangsung ugal-ugalan. Kecurangan yang terjadipun dibiarkan saja," kata pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago kepada media, Senin (21/7/2014).
Permasalahan tersebut dinilainya menjadi ancaman bagi proses demokrasi di Indonesia. Lebih lanjut lagi menurut Pangi, mengatakan hal itu sudah mengarah pada kriminalisasi demokrasi.
Salah satu sinyal kriminalisasi demokrasi itu adalah yang terjadi di Jakarta berupa rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas Pemungutan
Suara Ulang (PSU) di 5.802 TPS dari
12.408 TPS di Jakarta dan diabaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Idealnya, menurut Pangi, demokrasi itu dilaksanakan dengan sadar oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk lembaga resmi negara seperti KPU dan Bawaslu. Apalagi Indonesia termasuk salah satu negara demokrasi besar di dunia. "Ada sinyal kecurangan sistematis dan massif jika Bawaslu merekomendasi PSU di ribuan TPS. Artinya ada yang serius dan mengganggu konsentrasi pasangan Capres,” kata Pangi.
Idealnya, menurut Pangi, demokrasi itu dilaksanakan dengan sadar oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk lembaga resmi negara seperti KPU dan Bawaslu. Apalagi Indonesia termasuk salah satu negara demokrasi besar di dunia. "Ada sinyal kecurangan sistematis dan massif jika Bawaslu merekomendasi PSU di ribuan TPS. Artinya ada yang serius dan mengganggu konsentrasi pasangan Capres,” kata Pangi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar