"Pernyataan yang sangat memalukan karena yang disampaikan KPK salah," kata Yani kepada wartawan di Jakarta, Jum'at (11/7).
Samad KPK mestinya memastikan nilai kebenaran informasi yang dia terima sebelum menyampaikannya kepada publik. Sebab informasi yang salah justru akan menciptakan kekisruhan yang tidak perlu.
"Kita berharap dari dulu aparat penegak hukum jangan terlalu banyak omong hal-hal yang tidak mereka ketahui. Jadi ada polemik," ujarnya.
Sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad menilai revisi UU MD3 melemahkan semangat pemberantasan korupsi. Sebab menurutnya UU tersebut mengharuskan lembaga penegak hukum mendapat izin presiden apabila ingin memeriksa anggota DPR.
Padahal, dalam Pasal 145 tentang Penyidikan di UU MD3, tidak ada klausul yang menyebut penegak hukum
mesti meminta izin presiden apabila ingin memeriksa anggota
DPR yang tersandung kasus korupsi.
"Pasal 145 (1) Pemangilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan," bunyi Pasal 145 ayat 1.
Dalam ayat 3 Pasal 145 dijelaskan apabila KPK ingin memeriksa anggota DPR yang terkena kasus tindak pidana khusus (korupsi) tidak perlu meminta izin Mahkamah Kehormatan Dewan.
"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR: a. Tertangkap tangan melakukan pidana. b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau. c. Disangka melakukan tindak pidana khusus," demikian bunyi Pasal 145 ayat 3.
"Pasal 145 (1) Pemangilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan," bunyi Pasal 145 ayat 1.
Dalam ayat 3 Pasal 145 dijelaskan apabila KPK ingin memeriksa anggota DPR yang terkena kasus tindak pidana khusus (korupsi) tidak perlu meminta izin Mahkamah Kehormatan Dewan.
"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR: a. Tertangkap tangan melakukan pidana. b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau. c. Disangka melakukan tindak pidana khusus," demikian bunyi Pasal 145 ayat 3.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar