Gemar Tuding Sembarangan, Jokowi Dan PDIP Berpotensi Curang di Bali

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai politisi yang suka menuding sembarangan dengan menyatakan suaranya pada pilpres lalu digembosi dengan manipulasi form C1 seperti yang terjadi di Pilgub Bali.

Selain itu, Jokowi juga dinilai sangat ngawur atas tudingannya saat bertemu Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan melaporkan jika gugatan ke Mahkamah Konstitusi saat Pilgub Bali berkaitan dengan manipulasi C1.

"Memang ada keberatan sampai ke MK, tapi yang digugat bukan manipulasi C1. Laporan ke MK itu terkait tuduhan pemilih yang diwakilkan. Faktanya justru mereka (PDIP) yang melakukan itu sampai 100 suara di Bungkulan, Buleleng, sehingga Bawaslu merekomendasikan coblosan ulang di sana," ujar mantan Ketua Tim Pemenangan Made Mangku Pastika dan I Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta), I Made Mudarta dalam keterangannya di Denpasar, Rabu (16/7/2014).

Mudarta yang juga Wakil Ketua Pengarah Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Provinsi Bali itu menegaskan, tudingan Jokowi soal

manipulasi C1 di Pilgub Bali sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Ia justru menyayangkan sikap Jokowi sebagai politisi yang suka menuding sembarangan.

"Kalau ada manipulasi C1, mengapa itu tidak disampaikan waktu ke MK. Politisi atau negarawan tidak boleh asal tuding. Ini tidak mencerdaskan kehidupan berdemokrasi kita," tegas Mudarta.

Ia justru menyebut PDIP yang berpotensi melakukan manipulasi C1 di Bali. Pasalnya, dari sembilan bupati/walikota kala itu, tujuh bupati/walikota adalah kader PDIP.

"Kalau di Bali itu ada 7 bupati/walikota dari PDIP, 2 dari Golkar. Yang memungkinkan melakukan itu gerakan presure itu penguasa di kabupaten/kota. Mayoritas dari PDIP. Jadi, tudingan itu sangat tidak masuk akal, sangat mengada-ada. Tudingan itu seperti menepuk air di bejana, kena muka sendiri," pungkas Mudarta.