Penilaian itu disampaikan Ketua Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Ratna Sarumpaet, di Jakarta, Selasa (22/7/2014) malam.
Ratna mengapresiasi keputusan Prabowo untuk menarik diri dari proses pelaksanaan pilpres. Sebab, KPU dan Bawaslu dinilai tidak adil dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pilpres.
"Saya mendengar statment Pak Prabowo itu senang sekali. Ini adalah tamparan bagi penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu yang tidak menjalankan proses demokrasi dengan baik," kata Ratna.
Menurut dia, KPU telah melanggar proses demokrasi yang sedang berjalan di Tanah Air. Dimana KPU tidak melaksanakan
rekomendasi Bawaslu sebagai pengawas
pilpres terkait temuan dugaan kecurangan di beberapa tempat pemungutan suara
(TPS).
"Demokrasi itu adalah proses bagaimana sistem pemerintah disiapkan, para pejabatnya disiapkan, lalu dijalankan. Maka seharusnya satu suara rakyat pun harus dihargai," tegas Ratna.
Sebelumnya, Prabowo memutuskan untuk menarik diri atas keputusan KPU terkait hasil rekapitulasi Pilpres 2014. Prabowo mengatakan, dirinya tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat dipermainkan dan diselewengkan.
"Kami siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat," kata Prabowo.
"Demokrasi itu adalah proses bagaimana sistem pemerintah disiapkan, para pejabatnya disiapkan, lalu dijalankan. Maka seharusnya satu suara rakyat pun harus dihargai," tegas Ratna.
Sebelumnya, Prabowo memutuskan untuk menarik diri atas keputusan KPU terkait hasil rekapitulasi Pilpres 2014. Prabowo mengatakan, dirinya tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat dipermainkan dan diselewengkan.
"Kami siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat," kata Prabowo.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar