Bahkan beberapa media menggiring jika kubu Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sebagai pihak yang berpotensi menjadi korban dari kecurangan tersebut.
"Media telah membenarkan pihak yang salah dan menyalahkan pihak yang benar," ujar penasehat pasangan Prabowo-Hatta, Letjen (Purn) TNI Suryo Prabowo dalam keterangan persnya, Rabu (16/7/2014).
Menurutnya, sejumlah media besar baik media TV, radio, koran, majalah dan online memililiki agenda setting memenangkan pasangan Jokowi-JK. "Opini media didorong untuk menjadi opini publik dan opini publik inilah yang digunakan untuk menekan KPU," ungkapnya.
Suryo mengatakan, pihak yang berhak menentukan siapa pemenang Pilpres 2014 adalah KPU. Sebab KPU merupakan lembaga resmi negara yang mengurus pemilu dan Pilpres.
"Dari arah samping mereka gunakan media untuk menekan KPU. Dari arah
atas mereka coba tekan KPU dengan
kekuatan asing. Sementara dari arah bawah mereka mengancam akan gunakan massa
untuk menekan KPU. Sangat sistematis," imbuhnya.
Suryomenyarankan, dalam situasi seperti ini seharusnya media menjadi sarana bagi publik untuk memberikan informasi yang baik dan benar. Sehingga tidak semakin memperkeruh.
"Dalam situasi begini justru media harusnya tampil sebagai juru damai dengan menerapkan prinsip peace journalism. Coba bayangkan, apa media mau Indonesia dilanda perang saudara, rusuh seperti di Balkan atau Timur Tengah?" tanyanya.
Untuk itu KPU diminta tetap bersikap independen meski kondisi saat ini penuh dengan tekanan dari pihak-pihak tertentu.
"KPU jangan takut ditekan dan bertindak tidak netral seperti media. Presiden sudah menyatakan siap memback-up KPU. TNI juga sudah siap menindak para perusuh. Dengan kondisi ini, rakyat tidak perlu cemas dengan putusan KPU," pungkasnya.
Suryomenyarankan, dalam situasi seperti ini seharusnya media menjadi sarana bagi publik untuk memberikan informasi yang baik dan benar. Sehingga tidak semakin memperkeruh.
"Dalam situasi begini justru media harusnya tampil sebagai juru damai dengan menerapkan prinsip peace journalism. Coba bayangkan, apa media mau Indonesia dilanda perang saudara, rusuh seperti di Balkan atau Timur Tengah?" tanyanya.
Untuk itu KPU diminta tetap bersikap independen meski kondisi saat ini penuh dengan tekanan dari pihak-pihak tertentu.
"KPU jangan takut ditekan dan bertindak tidak netral seperti media. Presiden sudah menyatakan siap memback-up KPU. TNI juga sudah siap menindak para perusuh. Dengan kondisi ini, rakyat tidak perlu cemas dengan putusan KPU," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar